Beste mensen,
_
Ter informatie een persbericht over de klacht die bij de VN is ingediend namens de Federal State Republic of West Papua.

Het bericht stond inmiddels in het AD vermeld - http://www.ad.nl/buitenland/aanklacht-west-papoea-na-vijftig-jaar-dood-en-verderf~a12e5dc8/

De tekst van de 215 pagina’s tellende klacht vindt u in de bijlage.

Met hartelijke groet,

Stichting Pro Papua
Koen J. de Jager

Bijlage: officiele klacht ingediend bij de UN door de Federale Republiek West-Papua

Bijlage: Persbericht in het Nederlands te downloaden als pdf

___________________________________________

L.S.

I would like to point your attention to the press release found below, regarding the formal legal complaint the Federal State Republic of West Papua and its president Forkorus Yaboisembut have filed with the UN Hurman Rights Council, assisted by the renowned law firm Prakken D'Oliveira. Since it is a very detailed and thorough complaint, it may provide a promising road to justice and improved self-determination for the People of West Papua.

We'd also like to point you to the new website for the Federal State Republic of West Papua, as commissioned by the Foundation Legal Aid for the People of West Papua, represented by mr. Mesak Bame and mr. Barend Ambrawo, who operate directly on behalf of president Yaboisembut. As the road to justice and self-determination wil be a long one - requiring unrelenting legal campaigning and lobbying & communications efforts - the website also serves as a fundraising platform in order to make the legal case possible.

The press release and the legal complaint (of over 200 pages) can both be found on the website: https://federalstateofwestpapua.org. There is also a Facebook page: https://www.facebook.com/federalstateofwestpapua/.

federalstaterepublicofwestpapua-2

The Federal State Republic of West Papua

federalstateofwestpapua.org

The Federal State Republic of West Papua is a sovereign nation-state with a provisional government, which was formed at the Third Papuan People’s Congress on October 10th 2011, with Forkorus Yaboisembut as President.

Press release: The people of West Papua demand international legal action from UN against systemic human rights violations by Indonesia

Human rights law firm Prakken D'Oliveira has submitted a formal legal complaint to the UN Human Rights Council, detailing a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua. See: Zie https://federalstateofwestpapua.org.

Amsterdam, The Netherlands, June 25th 2016

The Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D'Oliveira, has filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council, on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as on behalf of nineteen unnamed citizens of West Papua.

Demand for legal action

A comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day. After more than fifty years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.

The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua. It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government. Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011. Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

Public launch of legal campaign

The submission of the complaint will mark the beginning of a legal campaign that strives for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by the state of Indonesia.

On June 25th at 2PM, Human Rights lawyer Göran Sluiter of law agency Prakken D'Oliveira gave a presentation about the legal complaint and subsequent legal campaign to the Dutch Papuan community at kerkgebouw De Voorhof in Nieuwegein.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://federalstateofwestpapua.org/news/rakyat-papua-menuntut-hukum-internasional-atas-pelanggaran-ham-yang-dilakukan-indonesia/

_

Rakyat Papua Menuntut Hukum Internasional Atas Pelanggaran HAM yang dilakukan indonesia - The Federal State Republic of West Papua

federalstateofwestpapua.org

Rakyat Papua Barat menuntut tindakan hukum internasional dari PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia.

Amsterdam, Belanda, 25 Juni 2016.

Rakyat Papua Barat menuntut tindakan hukum internasional dari PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia. Badan Hukum internasional yang berkecimpung dalam hak asasi manusia, Prakken d’Oliveira telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, sekaligus merinci serangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia yang luas dan terus menerus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Badan Hukum ternama berbasis hak2 asasi manusia di Amsterdam, Prakken d’Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas nama Pemerintah Republik Federal Negara Papua barat (Negara Republik federal Papua barat) dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta atas nama sembilan belas warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua barat.
artboard-2-875x458
Permintaan Atas Tindakan Hukum

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang. Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat. Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011. Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Negara Papua Barat, dan transfer dari kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah). Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.

Peluncuran Publik Kampanye Hukum

Adanya pengaduan tersebut akan menandai awal dari kampanye hukum yang berusaha untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung atas pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Pada tanggal 25 Juni pukul 2:00 sore bertempat di Kerkgebouw De Voorhof,Nieuwegein, pengacara HAM Göran Sluiter dari Badan Hukum Prakken d’Oliveira memberikan presentasi tentang tuntutan hukum dan kampanye hukum selanjutnya kepada masyarakat Papua yang berdomisili di Belanda.
Post navigation
The people of West Papua demand action against human rights violations

West-Papua Legal Complaint UN Malaysian