Untuk Kejar Pelaku Kriminal
Bersenjata di Puncak Jaya
JAYAPURA-Rentetan aksi-aksi penembakan yang terjadi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya membuat aparat kepolisian bertindak tegas. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1 SSK (satuan setingkat kompi) atau sekitar 100 personel Brimob Kepala Dua Depok, Jakarta diterjunkan ke Puncak Jaya guna mengejar kelompok pelaku-pelaku kriminal bersenjata yang sering beraksi dan membuat masyarakat resah.
Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bekto Suprapto,M.Si saat ditanya wartawan usai memimpin sertijab pejabat teras di lingkungan Polda Papua, Senin (31/5), membenarkan keberadaan 1 SSK Brimob itu.
"Ya memang itu benar, ada 1 SSK Brimob dari Kelapa Dua Depok. Karena yang harus dipikirkan adalah sebentar lagi di Papua akan melakukan Pilkada dan anggota saya seluruhnya hanya 14 ribu, sementara wilayah Papua ini tiga setengah dari Pulau Jawa sehingga membutuhkan tenaga," ungkapnya.
Diakui Kapolda, situasi di Kabupaten Puncak Jaya memang memerlukan keseriusan, dimana masyarakat merasa resah, bahkan ada masyarakat yang sudah melapor ke kantor Komnas HAM di Papua, kemudian pihaknya didatangi dari pihak Komnas HAM sekitar minggu lalu untuk menanyakan apa reaksi Polda Papua tentang masyarakat yang sudah mengadukan ke Komnas HAM tentang Puncak Jaya? kemudian kenapa Polda Papua diam saja?
"Siapa bilang Polda Papua diam saja, begitu ada kejadian, maka saya langsung mengirimkan anggota ke sana, namun masih terjadi. Bahkan Bupati Puncak Jaya sudah sangat bijak dengan memberikan atensi tentang diberi waktu sampai tanggal 28 Juni 2010, yang mana lebih dari itu maka akan meminta kepada TNI/Polri untuk mengejar mereka," ujarnya lagi.
Disinggug soal apakah dengan adanya 1 SSK Brimob itu akan terjadi perang melawan kelompok itu, Kapolda membantahnya, dan menjelaskan, ini adalah pelaksanaan tugas pokok Polri, yaitu pertama sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat, sebab di daerah itu ternyata ada masyarakat dibunuh, ada karyawan dibunuh, kemudian Pos TNI diserang dan polisi yang sedang mengevakuasi anggota TNI yang tertembak juga diserang.
"Ini adalah situasi yang tidak aman. Untuk itu, tugas polisi sesuai dengan konstitusi dan undang-undang adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban," tukasnya.
Kemudian yang kedua, adalah penegakan hukum harus dilaksanakan, dikejar pelakunya kemudian ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum, serta ketiga polisi pelindung, penganyom dan pelayan masyarakat.
Soal kendala, Kapolda mengakui, kendala utama adalah medan lokasi yang sangat sulit, kemudian ditambah suhu udara di sana sangat tipis. Selain itu, sulit membedakan mana masyarakat dari pegunungan dan masyarakat pantai sehingga membuat banyak anggota yang sulit membedakan itu.
Kapolda menambahkan, anggota yang baru dikirimkan itu adalah untuk mengejar kelompok itu, bahkan ini bukan operasi tumpas, namun ini hanya operasi
kontijensi karena keadaan itu memerlukan suatu tindakan kontijensi.
"Hukum harus ditegakkan dan negara tidak bisa kalah dengan penjahat-penjahat bersenjata. Katanya Papua ini dijadikan tanah yang damai, namun ada yang membuat tidak damai, maka tugas polisi sesuai dengan konstitusi UUD 1945, polisi melaksanakan tugasnya sehingga tidak perlu dipermasalahkan," katanya.
Sementara bicara soal separatis, lanjutnya, itu bisa politik. Polisi tidak mengurusi masalah politik, tapi polisi hanya mengurusi soal keamanan dan melindungi masyarakat, bahkan menegakkan hukum, sehingga bicara separatis bicara soal politik. "Saya tidak berbicara soal politik tapi saya mengamankan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU," tegasnya.
Di tempat terpisah, salah satu anggota DPRP, Deerd Tabuni, SE, M.Si meminta kepada pihak-pihak terkait seperti Gubernur Provinsi Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Bupati Puncak Jaya supaya membuka suatu dialog dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada. Pasalnya, sesuai dengan pesan dari masyarakat yang sudah mengungsi, bahkan tidak mengetahui apa-apa, yang mana deadline waktu 28 Juni 2010 yang diberikan Bupati Puncak Jaya untuk turun dan menyerah membuat masyarakat takut sehingga mengungsi ke wilayah Kabupaten Lanny Jaya.
"Masyarakat yang mengungsi ini tidak tahu apa-apa sehingga mereka memilih untuk pulang kampung ke Distrik Kuyawage, Tiom dan Malaganeri Kabupaten Lanny Jaya. Mereka menitip pesan supaya sebelum dilakukannya penyerangan terhadap kelompok pelaku kriminal itu untuk dilakukan dialog," tuturnya yang mendapat pesan dari masyarakat pengungsi saat Melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Lanny Jaya beberapa waktu lalu.
Sementara Sekjen DPP AMPTPI (Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia) Markus Haluk meminta Polda Papua segera menghentikan operasi dan pengejaran di Puncak Jaya, sebab pengejaran terhadap Goliat Tabuni tidak akan mampu atau membunuh ideologi Papua Merdeka.
Menurut dia, Goliat Tabuni tidak mungkin melakukan kekerasan kalau tidak ada alasannya. "Goliat Tabuni bukan hewan yang tidak punya alasan kalau dia melakukan kekerasan. Dia begitu karena punya sebab, jadi dia tidak akan seperti itu kalau tidak memiliki alasan yang kuat," katanya serius.
Kata Markus, selama ini negara belum memahami persoalan di Papua yang sebenarnya atau mungkin juga sudah tahu tetapi pura - pura tidak tahu, sehingga ia menilai kejadian di Puncak Jaya yang akan dilanjutkan dengan akan mengadakan operasi, tidak akan menyelesaikan masalah.
Jadi persoalan di Papua sebenarnya bukan masalah sandang, papan atau pangan tetapi masalah politik. Karena itu masalah Papua harus di selesaikan dengan cara politik yang bermartabat bukan dengan cara operasi. "Ini yang sebenarnya belum dipahami oleh pemerntah di Jakarta. Adanya selama ini persoalan politik dilakukan dengan cara kekerasan," ujarnya.
Untuk itu, ia menyerukan agar pemerintah pusat membuka suatu dialog. Sebab bagaimanapun kekerasan tidak akan menyelesaikan persoalan. "Dialog adalah salah satu solusi yang bijaksana dan dialog itu mesti yang bermartabat dengan standar formal, bukan dengan cara pemerintah pusat kirim menteri lalu ketemu gubernur, bupati atau DPRP saja, tetapi dialog yang melibatkan pihak netral atau pihak ketiga bersama rakyat Papua," katanya menawarkan. (nal/ta/fud) (scorpions)