JAYAPURA—Walaupun moratorium pemekaran daerah Otonom baru belum dicabut Presiden, namun eforia itu terus dimainkan para elite lokal, menyadari hal itu Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada rapat kerja (raker) Gubernur se Indonesia mengusulkan “stop” pemekaran.
Ya, usulah Gubernur Bas sapaaan akrab Barnabas untuk menghentikan sementara atau moratotium pemekaran wilayah langsung mendapat respon para Gubernur dan pemerintah Pusat yang sekaligus menjadi usulan Gubernur Papua itu menjadi agenda nasional.
“Perlu ada grand design atau studi yang mendalam untuk kepentingan jangka panjang. Pemekaran yang sudah dilakukan ini tanpa studi yang mendalam tidak ada kebijakan yang jelas, dan itu baru dikoreksi kemarin di Jakarta,” terang Gubernur di kantor Gubernur. “Semua Gubernur di Indonesia bicara dan hanya usulan asya saya yang diterima menjadi rekomendasi nasional,” puji Gubernur.
Dari pengalaman beberapa tahun terakhir pemekaran daerah Otonom baru, kata Gubernur, ternyata belum memberikan perubahan tyang signifikan di masyarakat kita, justru yang terjadi adalah rakyat semakin terpinggirkan dan terabaikan.
“Pemekaran yang begitu banyak, uang banyak dimakan oleh orang pemerintan, rakyat tidak dapat apa-apa, itu yang dilupakan, jadi kita harus hati-hati dengan pemekaran wilayah,” tegas Gubernur.
Pemekaran wilayah, sambung Gubernur, akan banyak menimbulkan masalah baru, penduduk asli semakin tersingkir, karena tidak mampun bersaing sementara disisi lain pemekaran wilayah ini membuka akses seluasnya kepada penduduk lain yang lebih siap dalam segala hal untuk masuk.
“Pemekaran justru akan mengundang orang banyak dari luar masuk ke Papua, oleh karena itu pemekaran kita usulkan untuk sekarang ini stop dulu, sekarang saja yang ada belum diurus baik,” singgung Gubernur
“Lama-lama semua kampung jadi kabupaten, mana yang mau diurus, sebentar ini dan itu, uang datang di kabupaten baru dipakai bangun kantor dan gedung-gedung mewah lainnya, beli mobil rakyat tidak dapat apa-apa,” sebut Gubernur menambahkan.
Oleh karena itu, ujar Gubernur, usulan pemekaran harus dilakukan secara hati-hati, harus melalui kajian mendalam jangka panjang oleh karena itu isu pemekaran pada rapat kerja Gubernur seluruh Indonesia sudah kami usulkan untuk di moratorium dulu.(hen)