JAYAPURA—Nafsu tinggi, tapi tenaga tidak ada. Mungkin itu lebih pantas dialamatkan kepada tim penuntasan dan pemberantasakan korupsi di Papua. Meski kabarnya tim ini menyedot anggaran ratusan miliar (Rp 800 miliar) dari APBD, namun sampai saat ini hasilnya nihil. Bahkan lebih tepat disebut ‘ompong’ tidak bertaring.
Seperti diketahui tahun 2008, Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim penuntasan dan pemberantasan korupsi di Papua. Tim beranggotakan Kepala Kejaksaan Papua, Kapolda Papua dan diketuai Gubernur Papua Barnabas Suebu menyedot dana dari APBD 2008/2009 sebesar Rp 800 Milliar.
Ironisnya, hasil tim itu, hingga saat ini masih nihil atau hasil kerjanya belum ada yang nyata, padahal Papua ini disebut-sebutnya tempat bersarangnya koruptor. Malah 3 pejabat bupati di Papua yang terindikasi korupsi, bukan tangkapan tersebut, tapi KPK.
‘’Dana sebesar Rp 800 M, kok hasil kerjanya nol. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah malah dituntaskan KPK. Jadi, kemana larinya uang sebesar itu,’’tandas Ketua Papua Corruption Watch (PCW) Rivai Darus kepada wartawan di sela-sela cara Sosialisasi Penanganan Tindak Korupsi oleh KPK, Jumat 25 Juni di Jayapura.
Lebih lanjut dikatakan, dari catatan PCW, sejak tim itu dibentuk,belum ada kasus yang ditangani, sementara anggaran yang digunakan sangat besar sekali yang bersumber dari APBD tahun 2008-2009.
“Kemana uang itu digunakan, sedangkan hasilnya saja masih nol,’’ tukasnya.
Bahkan selama dua tahun terakhir, Provinsi Papua mencatat rekor dari provinsi lain di Indonesia, 3 Bupatinya masing-masing Bupati Yapen, Supriori dan Bovendigul ditangkap KPK. “Provinsi lain bupatinya rata-rata hanya satu yang ditangkap KPK, Papua 3 bupati, ini kan membuktikan korupsi di Papua sangat subur,’’imbuhnya.
Selain untuk memberantas korupsi, tim itu dibentuk untuk mereformasi birokrasi di Papua, tapi, kata Rivai, hingga saat ini pemerintahan yang bersih belum juga tercipta. Buktinya, sejumlah aparatur pemeritahan masih banyak yang tersangkut kasus korupsi.
Rivai mengatakan, pihaknya akan melakukan investigasi terhadap penggunaan dana tersebut. “Karena dana itu sangat luar biasa tentu masyarakat perlu mengetahui penggunaannya, kami akan menginvestigasinya,’’ ucap Rivai. (jir)