JAKARTA (Suara Karya) Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pembangunan Papua sebagai upaya meningkatkan efektivitas program tersebut.
Menko Kesra Agung Laksono dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, usai rapat kabinet terbatas bidang kesejahteraan rakyat, Senin (20/9) mengatakan, evaluasi itu akan diikuti dengan peningkatan sejumlah sektor.
"Akan dilakukan evaluasi atas inpres tersebut dan mengupayakan solusi atas berbagai masalah dan melanjutkan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan melalui pnyeiesaian masalah mendasar bidang pendidikan, pertanian, kesehatan dan sumber daya ma-nusia," katanya.
Selain itu, pemerintah juga memprogramkan pembangunan hunian layak bagi masyarakat di provinsi tersebut.
Agung menjelaskan, percepatan pembangunan Papua dengan pendekatan kesejahteraan rakyat
2006-2009 banyak hal positif. "Meski belum semuanya. Langkah ini positif dan akan dilanjutkan pendekatan kesejahteraan, misalnya memecahkan masalah mendasar, bercocok tanam, mandiri, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, serta sekaligus model pemukiman yang terintegrasi, tentu tidak lepas dari infrastruktur agar menghilangkan isolasi," katanya.untuk mengawali evaluasi tersebut, dalam waktu dekat tiga menko akan ke Papua untuk mempro-ses instruksi presiden tersebut.
Pembangunan Kampung
Sementara itu, Masyarakat Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, minta pemerataan pembangunan sampai di kampung-kampung, bukan hanya terpusat di koa kabupaten.
Ondoafi (Kepala Suku) Ifar Besar Frans Alberth Yoku, di Sentani, belum lama ini mengatakan, pembangunan di Kabupaten Jayapura cukup pesat, tetapi hanya di pusat kota saja, sementara kampung-kampung kurang mendapat perhatian.
"Perubahan pembangunan baru dirasakan masyarakat di kota belum sampai di kampung-kampung,1" kata Undoali Krans Albeiit Yoku seperti dikutip Antara.
Ia menjelaskan, masyarakat di kampung hanyasebagai penonton pesatnya pembangunan tersebut. Padahal, tutur dia, jika melihat kondisi masyarakat di kampung-kampung yang masih sebagian hidup di bawah garis kemiskinan, sangat membutuh-an perhatian khusus dari pemerintah.
Dia mengatakan, sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma pembangunan dari kampung ke kota, bukan dari kota ke kampung, agar sebagian besar masyarakat yang hidup di pelosok, bisa merasakan perubahan dan kemajuan.
Obdoafi Frans mengaku, banyak kebijakan yang dicanangka pemerintan untuk tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat, tetapi belum seberapa jika dibandingkan dengan tingkat perkembangan dan perubahan di kota. (M Kard.nll