JAYAPURA—Di Papua, menurut Pangdam XVII Cenderawasih Mayjend TNI Hotma Marbun, tidak ada lagi kelompok separatisme, sehingga pengamanan-pengamanan atas sejumlah daerah rawan sepenuhnya dilaksanakan oleh kepolisian.
‘’Tidak ada separatis di Papua. Kalau ada sudah kita sergap,’’ tandasnya saat ditemui wartawan usai pelaksanaan Upacara HUT TNI ke-65 di Makodam XVII/Trikora.
Ketika disinggung tentang adanya ‘Pasukan Perdamaian Papua’ semacam milisi yang digelar Ketua DAP Forkorus Yoboysembut di Sentani beberapa waktu lalu (3/09), Pangdam menyatakan tidak tahu. ‘’Tidak ada itu, saya tidak tahu. Kalaupun ada tidak masalah, kan namanya saja damai,’’ jelasnya.
Tidak adanya separatisme di Papua tersebut, maka proses pengamanan di seluruh wilayah Papua, sepenuhnya dikendalikan oleh Kepolisian. ‘’Kita sifatnya hanya membantu. Itupun kalau ada permintaan dari kepolisian kepada TNI,’’ jelasnya.
Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono SE dalam amanatnya yang dibacakan Pangdam XVII/ Cenderawasih Jenderal Hotma Marbun mengatakan, mencermati kecenderungan perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional saat ini bangsa Indonesia akan dihadapkan kepada delapan kelompok ancaman keamanan actual, yaitu keamanan Selat Malaka, terorisme, separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan dan pulau pulau kecil terluar, bencana alam, kegiatan kegiatan ilegal, konflik horizontal dan kelangkaan energi.
Disamping itu, kata Panglima TNI, bangsa Indonesiapun akan berhadapan dengan ancaman keamanan yang bersifat potensial, yaitu pemanasan global, berbagai ragan pelanggaran di ALKI, pencemaran lingkungan, pandemik, krisis financial, cyber crime dan agresi militer asing.
Dalam konteks kecenderungan perkembangan lingkungan strategis itulah, katanya, TNI senantiasa membangun mekanisme kerja dan hubungan antar kelembagaan dalam rangka menegakan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dengan senantiasa meningkatkan kualitas diri, kemampuan dan kekuatan dalam rangka memperbesar kuantitas pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
Dalam kaitan tersebut, lanjutnya, TNI akan terus melakukan reformasi diri, yang selama ini telah berlangsung dan dinilai cukup baik selaras dengan Indonesia yang demokratis sehingga terwujud “Postur TNI” yang solid, profesional, modern, berwawasan kebangsaan, dicintai dan mencintai rakyat.
Bagi TNI, sumbangsih, dalam mewujudkan demokrasi dilaksanakan melalui keikutsertaan mengisi pembangunan nasional dengan mengedepankan cara pandang bahwa Pertama, apapun yang dilakukan TNI senantiasa dalam rangka pemberdayaan institusi fungsional. Kedua, TNI merupakan bagian dari sistim nasional. Ketiga, apapun yang dilakukan TNI senantiasa dilakukan bersama komponen bangsa lainnya dan TNi tak berpretensi untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan bangsa. Keempat, segenap peran dan tugas TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan atas kesepakatan bangsa dengan pengaturan secara konstitusional.
“Kita patut bersyukur, ditengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah telah dapat menambah sebagian dari “Kebutuhan Anggaran Minimal” (Minimum Essential Budget) guna mewujudkan pembangunan “Kekuatan Minimal” (Minimum Essential Force MEF),” katanya.
Disisi lain, sambungnya, pemerintahan telah bekerja keras menyiapkan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan prajurit, memang sesuatu yang tak mungkin, TNI dapat tumbuh solid dan profesional tanpa dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, tambahnya, TNI amat menyadari bahwa pengamanan kedaulatan negra dan integritas wilayah sangat tergantung pada kemampuan negara, karena luasnya wilayah kedaulatan dan besarnya biaya serta sarana dan prasarana yang diperlukan.
Menyadari itu semua, ucapnya, TNI akan terus melanjutkan kebijakan “Optimalisasi Peran TNI” dalam rangka membantu percepatan proses pembangunan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai empat tujuan pokok. Pertama, membantu meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tercermin dalam kesadaran bela negara. Kedua, membantu meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, membantu menegakan disiplin, tata tertib dan hukum. Keempat, membantu meningkatkan “citra” bangsa Indonesia di mata dunia melalui pelibatan TNI dalam operasi perdamaian dunia dibawah naungan PBB.
Peringatan hari ke 65 TNI tahun 2010 ini mengusung tema “TNI sebagai Bhayangkari negara bersama seluruh komponen bangsa siap menegakan kedaulatan dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI”
Disela sela upacara tersebut diselingi demontrasi bela diri yang diperagakan ratusan prajurit dari Yonif 751 BS serta tarian Yosim Pancar dari prajurit Kodam XVII Cenderawasih yang diikuti Sekda Provinsi Papua drg Constant Karma, Ketua DPRP Drs John Ibo MM, Kapolda Papua Irjen (Pol) Bekto Suprapto MSi, Ketua DPD Partai Golkar Papua Drs Habel Melkyas Suwae.
Usai upacara dilakukan pemotongan tumpeng ulang tahun yang dilakukan Pangdam XVII/ Cenderawasih Jenderal Hotma Marbun dan Ny Nurmala Hotma Marbum dan diserahkan kepada seorang prajurit termudah.
Upacara peringatan HUT ke 65 TNI dilakukan penyematan bintang Nararya dan bintang Satya Lancana masing masing penerima TKN Bintang KEP Nararya Mayor Cpl Sugiharto (Paldam), Kapten Caj (K) Marthina M. (Ajendam). Penerima Satya Lancana XXIV Tahun Lettu Caj Mohammad Toha (Ajendam), Serma Anton Raja Gukgu (Kodim 1701). Penerima Satya Lancana XVI Tahun Serda Bek Sutrisno (Lantamal), Serma Jas Agus Widayanto (Lantamal). Penerima Satya Lancana VIII Tahun Praka Indarto (Lanud), Praka Roni Pozla(Lanud). (aj/mdc)