JAKARTA: Pemerintah Belanda dan Selandia Baru akan memberikan dana bantuan masing-masing US$5,8 juta dan US$3,8 juta pada periode 2010-2012 untuk mendukung pembangunan dan pengurangan kemiskinan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dana tersebut akan disalurkan melalui program UNDP yang bekerjasama dengan Bappenas yaitu program pembangunan yang berpusat pada rakyat (PcDP/People-centered Development Programme). Kesepakatan pendanaan bersama tersebut diluncurkan hari ini.
"Setelah diadakan sejumlah penilaian, kami masih melihat adanya kebutuhan untuk terus menyediakan bantuan teknis di Tanah Papua," kata Beate Trankmann, UNDP Country Director di Indonesia, hari ini.
Menurut dia, bantuan tersebut akan difokuskan untuk mendukung penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis MDGs, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur mikro, penguatan ekonomi masyarakat asli Papua, serta meningkatkan hubungan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Papua sangat dikenal dengan kekayaan alamnya, tetapi realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi masih rendah, sehingga belum bisa mewujudkan perbaikan kualitas hidup rakyat Papua. Data BPS menyebutkan sekitar 35% rakyat Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia TJeerd F. de Zwaan mengatakan Papua merupakan salah satu prioritas Pemerintah Belanda di Indonesia, terutama dalam hal pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
"Belanda berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan rakyat Indonesia, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, dalam mengatasi permasalahan pembangunan, kemiskinan, dan MDGs, serta implementasi penuh kebijakan otonomi khusus," katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana berharap program PcDP dapat mendukung percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
"Pemerintah juga mengundang kontribusi yang lebih signifikan dari semua stakeholder, baik di tingkat K/L, maupun mitra pembangunan lainnya, khususnya dari pelaku usaha, untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung upaya percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat," katanya. (yes)