JAKARTA—Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, pembangunan sekitar 3.000 hunian permanen bagi korban banjir bandang di Wasior, Papua Barat, diperkirakan menelan biaya hingga Rp 400 miliar.
Biaya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. Dijelaskan Agung, setiap rumah memiliki luas sekitar 30 meter persegi. Konstruksi rumah terbuat dari baja. Proses pembangunan ini akan dilakukan dalam waktu singkat.
“Kami berharap dalam jangka kurang dari 6 bulan sudah selesai karena secara teknis tidak memerlukan teknologi tinggi,” kata Agung kepada para wartawan seusai melepas rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke China dan Vietnam di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (25/10/2010).
Agung sebagaimana dilansir media online kompas.com mengatakan, pembangunan hunian permanen ini segera dimulai setelah rencana induk rampung dan mendapat persetujuan dari DPR soal penggunaan anggaran. Sambil menunggu hal tersebut, pemerintah saat ini tengah mencari lokasi yang tepat untuk hunian permanen tersebut.
“Kami mencari lokasi yang aman, berjangka ratusan tahun, tetapi tetap berada di Teluk Wondama, Wasior, dan aman dari longsoran serupa,” kata Agung. Ditambahkan, proses pembangunan ini dikerjakan pemerintah dibantu dengan TNI dan pihak swasta.
Kerugian Banjir Wasior Rp 277,9 Miliar
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan, kerugian sementara akibat banjir bandang di Wasior, Papua Barat, mencapai Rp 277,9 miliar. Angka ini berdasarkan perhitungan Bappenas hingga tanggal 20 Oktober 2010.
Demikian disampaikan Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat kepada para wartawan seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Wapres yang membahas soal Wasior, Senin (25/10/2010).
Turut hadir dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Boediono, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.
“Kerugian ini terdiri dari aset pemerintah sebesar Rp 41 miliar, dan aset nonpemerintah sebesar Rp 236,7 miliar,” ujar Yopie.
Ditekankan, angka ini masih perhitungan sementara. “Saat ini proses identifikasi kerusakan masih terus dilakukan,” kata Yopie.
Pada rapat terbatas tersebut dibahas kemungkinan adanya relokasi warga secara total atau relokasi sebagian. Kendati belum diputuskan, pembicaraan mengarah pada relokasi sebagian. Diakui, relokasi total bukan prioritas utama. Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk relokasi total sangat besar.
Terkait relokasi, saat ini Bappenas tengah menyusun strategi besar pembangunan kembali Wasior. Strategi besar tersebut diperkirakan rampung pada minggu depan. Strategi besar tersebut akan diselaraskan dengan rencana induk pembangunan Papua dan Papua Barat.(binpa)