JAYAPURA—Presiden Amerika Serikat Barack Husein Obama harus jujur  dan berani mengungkapkan  pelanggaran HAM pada masa lalu bahwa pernah ada konspirasi dengan PBB, Belanda dan Indonesia  untuk kepentingan ekonomi  dan politik  dan Papua dipaksakan masuk kedalam Indonesia pada Pepera 1969. Ia  juga diminta mengakui kesalahan  pemerintahannya sebagai  langkah rekonsiliasi masa depan yang damai bagi  semua.

Hal ini disampaikan Wakil  Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Matius Murib kepada  Bintang Papua di Jayapura semalam. Menurutnya, pihaknya menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta. 
Secara terpisah, pengamat politik Papua Lamadi de Lamato menegaskan, kunjungan kerja  Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jakarta adalah sesuatu hal yang sangat penting khususnya bagi rakyat Papua.
“Saya kira banyak aktivis   akan mengkonfirmasi tentang Papua kepada Obama pada perpektif itu saya melihat orang di Pusat maupun di daerah khusus aparat intelejen negara itu merasa ketakutan dengan kedatangan Obama,” katanya.
Alasannya, rakyat  Papua mengatakan Presiden Amerika  Barack Obama adalah simbol yang bisa menyampaikan aspirasi kepada dunia tentang  Papua. Tapi  pemerintah Indonesia tak akan memberikan kesempatan bagi  tokoh tokoh pergerakan untuk bertemu Obama karena semua lini lini akan  ditutup oleh pemerintah Indonesia.

Dalam kunjungan kenegaraan ini Presiden Barack Obama akan menyampaikan pidato salah satunya tentang demkoratisasi dan HAM akan menyentuh juga persoalan persoalan di Papua, menurut dia, hal ini pasti disebutkan apalagi peristiwa  video yang menghebohkan yang kemudian ditonton hampir seluruh dunia dan dunia akan merasa prihatin dengan perlakuan seperti ini.
“Mudah mudahan Obama  menyinggung  masalah ini sehingga Indonesia secara umum khusus di Papua bisa mengoreksi pola pola pendekatan yang lebih baik. Kalau tak dilakukan seperti itu sampai kapanpun orang Papua baik elit birokrasi maupun masyarakat di kampung  akan memiliki sentimen  sebagai orang Papua merasa terluka dengan kejadian seperti itu,” kata   penulis Buku Obat Demokrasi Papua Sebuah Tafsir Ekstrim Atas Polemik dan Isu Merdeka dan NKRI ini,
Dia menyampaikan, hal ini yang harus diperbaiki kalau tak diperbaiki kita membuat sistim seperti apapun di Papua tak akan mampu mengobati luka luka yang dialami orang orang Papua.        
Kalau hal  ini kepentingan dunia dalam rangka demokratisasi, keadilan dan menjunjung  HAM seluruh dunia dan ini salah satu poin yang harus disebutkan, ungkapnya, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pasti akan menyebutkan.
“Tak akan mungkin yang bisa melarang dia tapi dalam konteks hubungan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya mungkin masukan masukan itu akan disampaikan kepada Obama agar persoalan Papua tak disinggung  secara vulgar karena ini akan memantik protes, kemarahan dan lain lain,” katanya. (mdc/rza)