Soal Rencana Tim Pansus Papua DPD RI Bertemu PBB Tanyakan Status Politik Papua
JAYAPURA—Kritikan terus dialamatkan anggota DPD RI Drs Paulus Yohanes Sumino yang berencana bersama DPD RI mendatangi markas PBB di Amerika Serikat untuk menanyakan status politik Papua.
Termasuk untuk menuntaskan masalah-masalah Papua seperti makin derasnya arus aspirasi Pro M yang disampaikan rakyat Papua baik yang ditujukan kepada DPRP dan DPR- RI.
Jika sebelumnya anggota DPRP Tony Irfandi menilai rencana itu sia-sia belaka karena Irian Barat sejak 19 November 1969 telah sah berintegrasi ke NKRI.
Kini penilaian yang sama dilontarkan Wakil Ketua Independent Group Supporting Special Autonomous Region for Papua With in the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) atau Yayasan yang mendukung Otsus di Papua Nicholaus Messet ketika dihubungi Bintang Papua via ponselnya di Jakarta, Rabu (10/11) kemarin.
Namun demikian, menurut Messet, DPD RI jangan sekali kali mempengaruhi dan membohongi rakyat Papua untuk menanyakan status politik Papua di PBB Pasalnya, sejarah menyatakan rakyat Papua sejak 19 November 1969 secara resmi dinyatakan PBB bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.
Demikian disampaikan Ia ditanya terkait rencana DPD RI Dapil Papua berangkat ke PBB guna menanyakan status politik Papua menyusul makin menguatnya aspirasi rakyat Papua mendukung “M”.
Dia mengatakan DPD RI jangan mempengaruhi dan membodohi rakyat Papua serta menghayal bahwa akan ada kemerdekaan bagi bangsa Papua. “Jangan buat rakyat Papua bodoh dengan janji janji palsu untuk mereka berjuang terus tanpa mengetahui situasi politik dunia sekarang ini,” ujar pria yang selama 16 tahun tinggal di Swedia itu berang.
Karena itu, katanya, DPD RI seyogyanyalah mengurungkan niatnya berangkat ke PBB hanya untuk menanyakan status politik Papua Barat. Pasalnya, masalah Papua bukan masalah PBB. Masalah Papua harus diselesaikan oleh Indonesia. Hal itu adalah masalah internal dari Indonesia bukan masalah internasional dewasa ini.
Menyikapi pernyataan Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Yohanes Sumino MM Juru Bicara Forum Rekonsiliasi Nasional Para Pejuang Papua Barat Merdeka Saul T Bomay secara terpisah menegaskan pihaknya menolak rencana keberangkatan Anggota DPD RI Dapil Papua ke PBB salah satunya adalah untuk meluruskan sejarah politik bangsa Papua.
Karena itu. lanjutnya, pelurusan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 mesti dilakukan melalui suatu dialog yang digelar di Papua dengan mengundang pihak pihak terkait seperti Indonesia, Amerika Serikat, Belanda serta PBB.
“Kalau hal ini terjadi tak bedanya dengan New York Agreement yang tak melibatkan orang Papua tapi orang diluar Papua. Tapi hal tersebut sebaiknya dilakukan oleh orang Papua di Jayapura dan bukan oleh orang lain diluar Papua,” katanya dengan nada tinggi.
Rencana keberangkatan Tim Pansus Papua ke PBB di New York mendapat sorotan dari Anggota DPRP, Tony Infandi. Ia secara tegas meminta Tim Pansus Papua DPD RI agar menunda keberangkatannya ke PBB untuk mempertanyakan status Papua. Hal ini dikarenakan status politik Papua di mata Internasional berdasarkan fakta dan sejarah selama ini sudah jelas masuk dalam NKRI.
Justru menurut Infandi, DPD-RI yang harus diprioritaskan oleh DPD-RI adalah bagaimana membuat berbagai kebijakan-kebijakan prinsip-prinsip dasar memproteksi hak-hak dasar orang sehingga orang Papua menjadi tuan dinegerinya sendiri.
“Itulah tugas DPD-RI di sana [baca, di PBB]. Jadi kehadiran mereka di ibukota negeri Indonesia, di Jakarta bukan hanya sekedar duduk, tapi harus mampu memberi jawaban dan harapan terhadap masyarakat Papua dalam rangka mengimplementasikan UU Otsus secara murni dan kosekwen,” katanya.
Untuk itu, tambahnya, secara tegas ia meminta kepada DPD untuk membatalkan rencana keberangkatan DPD ke PBB sambil menunggu terbentuknya Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi [KKR] di Papua. Dimana komisi tersebut bertugas sesuai dengan amanat UU Otsus ditugaskan untuk mengklarifikasi sejarah Papua dalam bingkai NKRI.
Apabila Tupoksi DPRP, khusus menyangkut KKR sudah terbentuk maka diharapkan diadakan tim gabungan. Bisa saja tim ini melibatkan semua pihak yang bertugas meluruskan sejarah politik Papua.
Rencana keberangkatan DPD-RI, lanjutnya, hanya buang-buang energi dan tenaga. Karena menurut dia masih banyak persoalan didalam negeri yang harus diselesaikan yang menyangkut kesejahteraan rakyat Papua.
Dari pada berangkat ke PBB tanpa tujuan yang jelas, lebih baik DPD RI fokus bekerja meyusun program yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat Papua. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi saya pesimis keberangkatan DPRP ke Markas Besar PBB di New York membawa hasil maksimal. (mdc/rza)