Sementara itu, menyikapi bentrok antara warga Wamena yang tinggal di sekitar Waena dengan masyarakat Kampung Yoka, SDHRP (Solidaritas Demokrasi dan HAM Rakyat Papua) dan Eknas Front Pepera bersama mahasiswa dan pemuda asal Pegunungan Tengah langsung menggelar jumpa pers di Kantor Dewan Adat Papua (DAP) Waena.
Dua pembicara utama, masing-masing Usama Jogoby dan Selpius Bobii mensinyalir bahwa ada yang bermain dibalik penyebaran rington bernada mengejek dan menghina dan bersifat rasisme hingga berdampak kerusuhan di Kampung Yoka tersebut.
“Saya mau jelaskan beberapa peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, preristiwa yang terjadi dimana konflik-konflik antara orang Papua, orang berusaha untuk ciptakan itu,” ungkap Usama Yogoby.
Dikatakan, berbagai peristiwa orang Papua dengan orang Papua baku makan ada aktor dibelakangnya yang bermain. “Actor-aktor yang dibelakang yang sampai hari ini belum bisa kita temukan. Karena yang bermain itu mungkin BIS, BAIS, BIN dan lain-lain. Ini orang papua mengetahui hal itu,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan agar permainan semacam itu harus dihentikan. “Kami minta kepada aparat, BIN, BAIS dll, kami orang Papua bukan binatang. Kami manusia juga. Oleh karena itu kami minta hentikan poliytik devide et impera,” tandasnya.
Disinggung tentang bukti atau saksi atas tudingannya tersebut, Usama mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dibuktikan. “Karena sudah satu kenyataan bahwa dibalik peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua ada yang bermain dibelakang,” jelasnya.
Dia juga mendesak agar aparat keamanan untuk dapat mengusut tuntas akar permasalahan yang sebenarnya. “Secara umum ini penghinaan bagi masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke, dan secara khusus masyarakat Wamena. Disini kami meminta. Untuk aparat keamanan untuk usut tuntas otak dibalik rekaman itu,’’ ungkapnya lagi yang juga menyatakan kesangsiannya terhadap kepolisian.
Dikatakan. peristiwa pembakaran dan perusakan rumah serta kendaraan bermotor harus dipertanggungjawabkan. “Pertanggungjawbab akan jelas apabila itu ketika nanti aparat dan seluruh rakyat Papua bersatu untuk ungkap dan tangkap siapa otak dibalik rekaman,’’ lanjutnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya mendesak kepada pemerintah Provinsi Papua, Pemkot dan Pemkab di seluruh tanah papua untuk segera buat perda tentang pelarangan rekaman-rekaman atau video-video yang dibuat dalam bentuk apapun yang berisi penghinaan. (aj/don)