Dari Aksi Demo di DPRP kemarin
JAYAPURA-Ratusan massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTP), serta sejumlah elemen pro kemerdekaan menggelar aksi demo di Halaman Kantor DPRP, Selasa (8/3) petang.
Para pengunjukrasa mendesak DPRP dan DPRD Papua Barat segera menggelar Sidang Istimewa untuk menyatakan Otsus gagal dan segera dikembalikan kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya 22 Maret 2011. Demikian disampaikan Koordinator Demo Selpius Bobii ketika membacakan pernyataan sikap di hadapan pimpinan dan anggota DPRP ketika menggelar aksi demo di Halaman Kantor DPRP, kemarin. Dia mengatakan, UU Otsus Papua telah dinyatakan gagal total dan tak layak lagi diterapkan di Tanah Papua, maka UU Otsus harus segera dicabut dan bubarkan MRP. Rakyat bangsa Papua menolak dengan tegas Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Hentikan pelantikan anggota MRP dan segera jawab 11 rekomendasi hasil Mubes MRP, negara pendonor segera menghentikan saluran dana Otsus Papua. Pimpinan Gereja tertentu yang mengirim utusan ke MRP jilid 2 segera menarik dan bagi orang Papua yang menjadi anggota MRP segera mengundurkan diri selambat-lambatnya sebelum pelantikan anggota MRP Jilid 2. Kedua Gubernur dan Wagub di Tanah Papua, menurut dia, sebelumnya akhir jabatan segera bertanggungjawab atas semua investasi di Tanah Papua yang telah menguras kekayaan Papua seperti PT Freeport, MIFEE, Tambang liar Degeweo, Ilaga dan pariwisata Lorenz, pembangunan PLTA, kiranya serta dana Otsus Rp 28 triliun selama 10 tahun.
Kepada Paus Benediktus XVI di Vatikan di Roma dan Dewan Gereja Dunia segera menyikapi permasalahan Papua Barat dengan serius untuk menyelamatkan orang asli Papua yang sedang menuju kepunahan. Menyerukan kepada rakyat bangsa Papua Barat dan simaptisan luar negeri segera bersatu konsolidasi untuk melakukan demonstrasi besar-besaran tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2011 guna mendesak legeslatif dan eksekutif di Papua dan Papua Barat untuk mengembalikan paket Otsus Papua ke Jakarta.
Sebelumnya, Juru Bicara KNPB Mako Tabuni dalam orasinya meminta kepada generasi muda Papua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Papua Barat ingin merdeka. “Kepada mahasisiwa Papua kalian adalah tulang punggung bangsa Papua, mari kita perjuangkan kemerdekaan Papua karena setelah Indonesia masuk ke Papua yang ada hanyalah pertumpahan darah, penindasan dan pembunuhan diseluruh Tanah Papua,” katanya.
Selanjutnya, Dominikus Sorabut dalam orasinya mengatakan pihaknya hari ini datang tak ada yang kulit putih, kita semua hitam telah lama menjerit kenapa pikiran-pikiran kita tak pernah didengar. Anggota Dewan bukan mewakili partai namun kalian mewakili seluruh rakyat Papua.
Untuk itu, lanjutnya, setiap pikiran-pikiran orang Papua harus di dengar jangan abaikan kami. Otsus 99 persen gagal untuk itu segera jawab 11 rekomendasi hasil Mubes MRP.
Setelah berorasi berbelapa lama, pimpinan dan anggota DPRP turun menemuia pengunjurasa diantaranya Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai S.IP Ketua Komisi C DPRP Carolus Kia Kelen Boli SE, Wakil Ketua Komisi D Boy Markus Dawir, Anggota Komisi C DPRP Yan P Mandenas, Anggota Komisi E DPRP Melkias Y Gombo, Anggota Komisi E DPRP Ny Hagar Aksamina Madai, Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watori serta Anggota Komisi C DPRP Stefanus Kaisiepo.
Usai menyampaikan pernyatan sikap Selpius Bobi mendaulat seorang perwakilan perempuan untuk menyerahkan aspirasi kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda. Selanjutnya, Yunus Wonda menegaskan, semua aspirasi tak pernah disimpan di Papua, tapi disampaikan kepada Mendagri dan Polhukam.
“Semuanya sudah saya pertaruhkan untuk aspirasi itu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai mengatakan, semua kesalahan ada di Eksekutif, Otsus adalah kebijakan negara, DPRP bukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Massa akhirnya meninggalkan Halaman Kantor DPRP dengan aman dan tertib. Selanjutnya menuju halaman kantor Gubernur menyuarakan aspirasi yang sama antara lain, meminta MRP agar dibubarkan saja. Pasalnya mereka menilai adanya sebagai gula-gula politik.
Apalagi dalam pemilihan anggota MRP yang baru saja digelar marak dengan praktek kecurangan.”Praktek money politik kental dalam pemilihan anggota MRP, jadi sebaiknya dibubarkan saja. Ini merupakan boneka bentukan pemerintah pusat,” ucap salah satu pendemo saat berorasi.
Selpius Bobbi saat membacakan pernyataan sikap mengancam bakal memboikot Pilkada Walikota maupun Gubernur jika apa yang diminta tidak ditanggapi DPR Papua maupun pemerintah provinsi Papua.
Tak hanya memboikot, namun kata Bobii mereka juga akan menduduki kantor gubernur Papua jika tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
“Jika tak ada respon dari DPR Papua maupun pemerintah provinsi Papua maka pada tanggal 22 Maret hingga 4 April kami akan menduduki kantor gubernur,” tandas Selpius dengan suara keras yang disambut tepuk tangan oleh para pendemo.
Setelah membacakan tuntutan dihadapan asisten I Pemprov Papua Drs Elieser Renmaur massa bergerak dengan berjalan kaki menuju kantor DPR Papua di Jl Dr Sam Ratulangi untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
Asisten I Pemprov Papua Drs Elieser Renmaur berjanji akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan dari massa KRPUK tersebut.
Asisten I Pemprov Papua Drs Elieser Renmaur harus bertemu dan berdialog dengan massa sebab gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH dan Wagub Alex Hesegem tidak berada di tempat.