Otsus pada mulanya digembar gemborkan dapat mensejahterakan orang asli Papua ternyata lebih banyak membuat keputus asaan. Pasalnya, apabila Otsus dinyatakan gagal, maka semua elemen masyarakat di Provinsi Papua maupun Papua Barat memiliki kontribusi terhadap kegagalan Otsus tersebut. Demikian disampaikan Netty Dharma Somba dari The Jakarta Post ketika dialog Pansus DPR Papua dan insan pers dalam rangka mendapatkan masukan terkait pentingnya evaluasi implementasi Otsus Papua di Hotel Mutiara, Kotaraja, Jayapura, Kamis
![Tim Pansus Evaluasi Otsus DPR Papua tengah menyampaikan pandangan menyangkut pentingnya evaluasi implementasi Otsus Papua di Hotel Mutiara, Kotaraja, Jayapura, Kamis (12/5). Tim Pansus Evaluasi Otsus DPR Papua tengah menyampaikan pandangan menyangkut pentingnya evaluasi implementasi Otsus Papua di Hotel Mutiara, Kotaraja, Jayapura, Kamis (12/5).](/images/stories/2011/pansus%20tim.jpg)
Tim Pansus Evaluasi Otsus DPR Papua tengah menyampaikan pandangan menyangkut pentingnya evaluasi implementasi Otsus Papua di Hotel Mutiara, Kotaraja, Jayapura, Kamis .
Tim Pansus Evaluasi Otsus DPR Papua yang terlibat dialog masing masing Ir Weynand Watory, Julius Rumbairussy, Ina Kudiai, Amal Saleh dan Jack Kamasan Komboy. Dia mengatakan, Otsus juga membuat orang asli Papua terkotak kotak. Padahal sebelum datangnya Otsus orang asli Papua dari Sorong hingga Merauke mempunyai persatuan yang kuat. Tapi setelah datangnya Otsus, maka ego kesukuan lebih menonjol serta muncul istilah orang pantai dan orang gunung. Akhirnya muncul aspirasi pemekaran wilayah yang otomatis membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menempati seluruh bidang di pemerintahan.
Menurut dia, orang asli Papua hanya memikirkan pemekaran wilayah tanpa mempertimbangan tersedianya SDM sehingga berlomba lomba pendatang tiba diseluruh wilayah di Papua yang justru menimbulkan kesenjangan sosial.
“Kita tak dengan sungguh hati melayani rakyat sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tak ada gunanya,” katanya.
Dia mengatakan, rumah orang asli Papua selama sepuluh tahun terakhir ini belum ada perubahan, padahal rumah adalah kebutuhan dasar. “Apabila rakyat tinggal dirumah yang tak layak huni, maka bagaimana mereka dapat melakukan kegiatan di bidang pembangunan yang lain,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengusulkan perlu adanya suatu regulasi dana Otsus dikelolah sendiri serta memprioritaskan 4 bidang masing masing pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat serta infrastruktur.
Apabila dana Otsus dikelolah secara transparan, maka orang asli Papua yang selama ini antipati kembali memberi kepercayaan kepada pemerintah.
Adolina Kataoar dari Cenderawasih Pos mengusulkan agar pemerintah pusat membentuk Badan Pengawas Otsus Papua sehingga dana yang masuk dapat terserap secara baik khususnya kepada orang asli Papua di tingkat paling bawah .
Andhika dari Papua TV menegaskan, pihaknya setuju dibentukan Pansus evaluasi Otsus sehingga Otsus yang menyisakan waktu beberapa tahun lagi dapat diselamatkan.
Ketua Pansus Evaluasi Otsus Ir Weynand Watori mengatakan, pihaknya tak melakukan evaluasi Otsus tapi hanya memfasilitasinya melibatkan pihak perguruan tinggi seperti Universitas Cenderawasih Jayapura dan Unipa Manokwari menyusun metodelogi evaluasi Otsus secara komprehensif supaya evaluasi Otsus tepat serta melibatkan wartawan untuk mengumpulkan data data diseluruh kampung di Papua dan Papua Barat.
“Dengan melakukan evaluasi Otsus kami tak bermaksud menyalahkan pihak manapun tapi ingin mendapatkan data yang lengkap menyangkut pelaksanan Otsus,” katanya.
Julius Rumbairussy menandaskan, pihaknya tak mempunyai kepentingan untuk melakukan evaluasi Otsus, tapi untuk kepentingan orang asli Papua dan orang yang ada di Papua.
Kamasan Jack Komboy mengatakan, pihaknya belum melihat Otsus mampu mensejahterakan orang asli Papua, tapi ia hanya melihat direnovasinya Stadion Mandala Jayapura merupakan suatu kemajuan di bidang olahraga di Papua.