JAYAPURA –Ada wacana untuk perlunya digelar dialog internal di Papua dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada, baik orang Papua itu sendiri maupun kaum pendatang.
Demikian diungkapkan Penanggungjawab Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Peter Dr Neles Tebay,Pr, terkait dengan akan digelarnya Konferensi Perdamaian Tanah Papua 2011, yang rencananya digelar di Auditorium Uncen Selasa (5/7).
Dikatakan, terkait konferensi yang akan diselenggarakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan beberapa pejabat penting di Papua, termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu. “Pangdam menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini,” ungkapnya.
Demikian diungkapkan Penanggungjawab Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Peter Dr Neles Tebay,Pr, terkait dengan akan digelarnya Konferensi Perdamaian Tanah Papua 2011, yang rencananya digelar di Auditorium Uncen Selasa (5/7).
Dikatakan, terkait konferensi yang akan diselenggarakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan beberapa pejabat penting di Papua, termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu. “Pangdam menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini,” ungkapnya.
Peter Dr Neles Tebay,Pr
Bahkan diceritakan, bahwa Pangdam sempat memberikan sebuah wacana kemungkinan digelarnya sebuah dialog internal di Papua yang melibatkan seluruh komponen, baik itu orang Papua maupun pendatang melalui paguyuban-paguyuban yang ada. “Dalam konferensi yang kita gelar ini bukan tidak mungkin bisa berkembang sebagaimana yang diwacanakan Pangdam itu. Bukan tidak mungkin nantinya berkembang menjadi Dialog internal Papua,” jelasnya.
Kalau sampai berkembang ke arah dialog tersebut, menurutnya, yang tadinya diundang sebagai pengamat, bisa berubah status di dalam konferensi tersebut menjadi peserta.
Menjelang konferensi ini, berbagai persiapan terus dilakukan Jaringan Damai Papua (JDP) . Salah satunya adalah dengan mengundang tiga pejabat di Papua yang paling banyak berperan terkait Papua Damai, yakni Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua. “Ketiganya kita undang untuk memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai, dari perspektif masing-masing,” ungkap
Dalam hal ini, Gubernur diminta memberikan perspektifnya dari sisi pemerintahan, Kapolda diminta memberikan perspektif dari sisi kepolisian, sedangkan Pangdam XVII/Cenderawasih dari sisi keamanan dan pertahanan. “Sejauh ini perispan berlangsung lancar, dan dapat kami pastikan tetap digelar tanggal 5 Juli di Auditorium Uncen,” jelasnya.
Latar Belakang Konferensi
Dengan thema mari kitong bikin Papua Tanah Damai’, konferensi tersebut berlatar belakang sudah lamanya Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horisontal antara warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telah mengorbankan banyak orang.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam undangan yang diterima Bintang Papua dari panitia, bahwa konflik tersebut hingga kini belum diatasi dengan tuntas.
Masih ada konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan merdeka dan referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi-aksi pengembalian Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya, antara orang asli Papua dan Pemerintah RI.
Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma sparatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah.
Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialog konstruktif tidak pernah akan terjadi antara pemerintah dan orang Papua.
Apabila berbagai masalah yang melatarbelakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya, maka Papua tetap menjadi tanah konflik. Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua.
Dari tengah situasi konflik inilah, para pemimpin agama kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan moto : ‘Papua Tanah Damai’.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin agama menjadikan Papua Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan Tanah Papua, yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup di Tanah Papua.
Untuk itu, maka Konferensi Perdamaian Papua (KPP) diadakan untuk memfasilitasi orang asli Papua dalam upaya merefleksikan keterlibatan demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Pada konferensi ini, peserta akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat terwujudnya perdamaian, merumuskan konsep perdamaian dan indikatornya, serta sarana yang bermartabat untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang sudah teridentifikasi. Mereka juga akan berpartisipasi untuk merumuskan kontribusi yang dapat disumbangkan demi terwujudnya perdamaian di Tanah Papua.
Kalau sampai berkembang ke arah dialog tersebut, menurutnya, yang tadinya diundang sebagai pengamat, bisa berubah status di dalam konferensi tersebut menjadi peserta.
Menjelang konferensi ini, berbagai persiapan terus dilakukan Jaringan Damai Papua (JDP) . Salah satunya adalah dengan mengundang tiga pejabat di Papua yang paling banyak berperan terkait Papua Damai, yakni Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua. “Ketiganya kita undang untuk memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai, dari perspektif masing-masing,” ungkap
Dalam hal ini, Gubernur diminta memberikan perspektifnya dari sisi pemerintahan, Kapolda diminta memberikan perspektif dari sisi kepolisian, sedangkan Pangdam XVII/Cenderawasih dari sisi keamanan dan pertahanan. “Sejauh ini perispan berlangsung lancar, dan dapat kami pastikan tetap digelar tanggal 5 Juli di Auditorium Uncen,” jelasnya.
Latar Belakang Konferensi
Dengan thema mari kitong bikin Papua Tanah Damai’, konferensi tersebut berlatar belakang sudah lamanya Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horisontal antara warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telah mengorbankan banyak orang.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam undangan yang diterima Bintang Papua dari panitia, bahwa konflik tersebut hingga kini belum diatasi dengan tuntas.
Masih ada konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan merdeka dan referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi-aksi pengembalian Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya, antara orang asli Papua dan Pemerintah RI.
Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma sparatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah.
Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialog konstruktif tidak pernah akan terjadi antara pemerintah dan orang Papua.
Apabila berbagai masalah yang melatarbelakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya, maka Papua tetap menjadi tanah konflik. Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua.
Dari tengah situasi konflik inilah, para pemimpin agama kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan moto : ‘Papua Tanah Damai’.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin agama menjadikan Papua Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan Tanah Papua, yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup di Tanah Papua.
Untuk itu, maka Konferensi Perdamaian Papua (KPP) diadakan untuk memfasilitasi orang asli Papua dalam upaya merefleksikan keterlibatan demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Pada konferensi ini, peserta akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat terwujudnya perdamaian, merumuskan konsep perdamaian dan indikatornya, serta sarana yang bermartabat untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang sudah teridentifikasi. Mereka juga akan berpartisipasi untuk merumuskan kontribusi yang dapat disumbangkan demi terwujudnya perdamaian di Tanah Papua.