Harapan Dua Tokoh Berbeda Terkait KPP

Staf Wapres : Penting Untuk Mengurai Persoalan
DAP : Dialog Perlu Untuk Mencapai  Tujuan

Konferensi Perdamaian Papua yang memasuki hari ke dua dengan agenda pelaksanaan identifikasi masalah-masalah di Papua oleh komisi-komisi, mendapat komentar berbeda dari dua tokoh berbeda. Dalam hal ini oleh Staf bagian Telaan Strategi, Sekretariat Wakil Presiden RI, Bambang Darmono, dan Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yoboisembut.

Laporan Ahmad Jainuri, Bintang Papua

Menurut Bambang Darmono yang datang selaku relawan atau pengamat di dalam Konferensi, bahwa KPP harus berjalan. “Karena melalui forum ini akan terurai, persoalan-persoalan yang selama ini mengganjal, persoalan-persoalan yang terpendam di masyarakat, persoalan-persoalan yang selama ini tidak mengemuka, tidak mengapung. Karena yang mengapung selama ini sekedar issu,” ungkapnya kepada Wartawan di sela-sela mengikuti Konferensi di Auditorium Uncen, Rabu (6/7).
Persoalan-persoalan yang diungkapkan dalam KPP, menurutnya sebagai hak bagi setiap orang untuk mengartikulasikan pandangan-pandangannya. “Bahwa ada teman-teman yang terus memperjuangkan tentang sejarah, ya hak mereka juga. Itu tidak bisa dihambat juga,” jelasnya.

Menurutnya bahwa harus diakui bahwa di Papua ada persoalan. “Tapi saya selalu melihat dari pandangan positif. Maka menyelesaian persoalan dengan kekerasan itu bukan cara-cara yang bermartabat. Dengan cara-cara yang dialogis, di sana ada orang bermartabat, di sana ada orang duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Ada equalitas,” lanjutnya.  Disinggung ada pihak yang berkeyakinan bahwa proses dialog yang digelar adalah sebagai proses menuju kemerdekaan Papua menjadi sebuah negara, sehingga dengan dialog tersebut dapat dicapai kemerdekaan dengan damai, dikatakan bahwa pandangan tersebut sah-sah saja.  “Boleh-boleh saja. Tetapi ketika kita bicara relaitas, tidak semudah yang dikatakan seperti itu. Kenapa, karena ketika kita berbicara relaita, bukan persoalan yang gampang untuk dipersiapkan,” jelasnya.
Untuk masalah tersebut, dikatakan bahwa kepada semua pihak untuk tidak berpikir terlalu naif. “Kita jangan terlalu berpikir naif. Kalau tujuannya identifikasi, kemudian diarahkan menuju ke kemerdekaan, itu terlalu diiplesetkan,” lanjutnya.
Sedangkan Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yoboisembut menyatakan bahwa, dukungannya terhadap proses dialog yang digagas LIPI dan JDP, mendapat pertentangan dari pihak Tentara Pembebasan Nasional dan KNPB (Komite Nasional papua Barat).
“Saya pikir mereka fokusnya pada agenda diplomasi hukum yang sedang berlangsung di London oleh ILWP (International Lawyer for West Papua),  yang akan  melaksanakan konferensi tingkat tinggi mereka dengan dua agenda,” jelasnya terkait perbedaan pandangannya dengan TPN.
menurutnya, pihaknya juga mendukung diplomasi hukum tersebut. “Kita sesungguhnya dari diplomasi hukum kita ada di situ. Sedangkan dari diplomasi politik, kita, sesuai Mubes MRP dan Mubes Tahun 2000, itu juga ada agenda dialog internasional. Ini yang belum dipahami oleh TPN dan KNPB. Mereka lebih dominan ke proses hukum daripada proses dialog. Dialog ini merugikan kita. Itu menurut mereka,” paparnya.
Sehingga, menurutnya perlu diamankan dua-duanya, amankan agenda politik dan agenda hukumnya. “Ini kita bentuk dialog, meskipun dalam bentuk wacana, tapi sudah bisa dikonkritkan,” jelasnya. 
Menurutnya, dengan dialog Papua-Jakarta tersebut, menurutnya harapan ke depan adalah tercapainya proses Kemerdekaan Papua yang diyakininya akan tercapai. Dan hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara damai.