JIka Pusat Tidak Usut Korupsi Dana Otsus Papua
JAYAPURA - JIka beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Otsus - Korupsi - M sebagai sebuah ‘lingkaran setan’, Kamis (14/7) kemarin, Ketua Gerakan Merah Putih Kabupaten Jayapura, Simion Ohee kembali mengeluarkan statemennya melalui media massa. Ia mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan indikasi korupsi dana Otsus, salah satunya seperti terungkap saat Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Gubernur di DPR Papua beberapa waktu lalu.
Ketua Gerakan Merah Putih Kabupaten Jayapura, Simion Ohee. (foto : istimewa)
“Saya selaku Ketua GMP mendesak agar Pemerintah Pusat segera menuntaskan adanya indikasi penyelewengan dana-dana Otsus yang dikorupsi para pejabat Pemerintah Daerah dari Tahun 2002-2011, secara tuntas dan transparan, sesuai temuan BPK RI,” ungkapnya saat menggelar jumpa Pers di RM Maranli, Kamis (15/7).
Jika tidak segera dituntaskan, Ia mengancam akan melakukan aksi turun jalan. “Apabila Pemerintah Pusat tidak segera menuntaskan dengan cepat kasus korupsi di Papua dan Papua Barat, maka Gerakan Merah Putih bersama elemen masyarakat lainnya akan turun ke jalan dan akan menduduki kantor-kantor pemerintahan sampai Pemerintah Pusat dalam hal ini BPK RI dan KPK RI datang ke Jayapura,” ancamnya. Dikatakan juga, bahwa salah satu indikator kegagalan Otsus adalah masih banyaknya masyarakat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. “Mengapa itu terjadi? Jawabannya hanya satu kata yaitu, ‘korupsi” tegasnya.
Karena itu, menurutnya program Otsus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang tersisa 10 Tahun lagi dan akan diadakan peninjauan kembali apakah diperpanjang atau sudah cukup, hendaknya jangan dipotong di tengah perjalanan dan mengambil jalan pintas seolah-olah Otsus yang 10 tahun ini gagal.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti masalah Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang digelar Jaringan Damai Papua, yakni pihaknya menolak seluruh hasil KPP. “Saya mau bertanya kepada panitia, masyarakat mana yang saudara wakili? Bagaimana dengan KNPB, TPN/OPM, Mahasiswa, Lembaga Masyarakat Adat, GMPI, GMP, BMP, masyarakat pendatang dan masih banyak lagi masyarakat-masyarakat yang merasa tidak terwakili dalam konferensi tersebut,” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan tentang independensi dari pelaksanaan KPP. “Bila panitia transparan, jelaskan kepada masyarakat bahwa panitia mendapat dana dari mana, berapa jumlahnya, berapa dana yang digunakan dan untuk apa saja?. Baru kita semua akan mencoba mengerti maksud KPP tulus atau tidak?,” lanjutnya.
Koordinator Penanggungjawab JDP selaku penyelenggara KPP, Peter Dr Neles Tebai,Pr saat dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan terkait berbagai sorotan dari berbagai kalangan yang terus bermunculan akhir-akhir ini, belum bersedia member keterangan karena masih berada di Jakarta. Dan berjanji akan menjelaskan sekembalinya dari Jakarta. “Saya masih di Jakarta, Nanti saya panggil kalau sudah kembali ke Jayapura,” jelasnya via SMS (Sort Masage service yang diterima Bintang Papua.