Ramses Ohee:
Pepera Tak Bisa Diganggu Gugat
KTT ILWP Besok, KNPB Sambut dengan Demo
Ramses Ohee
Saat
menggelar jumpa pers di kediamannya, Waena, Minggu (31/7), yang dengan
tegas bahwa Pepera Tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi.
“Kita sudah merdeka sejak Tahun 1945, sekarang yang kita butuhkan adalah
bersatu padu himpun seluruh kekuatan kita untuk bangun Negara Kesatuan
Republik Indonesia ini,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di
kediamannya, Waena, Minggu (31/7).
Apa yang telah diletakkan sebagai
dasar atau pondasi oleh orang tua terdahulu, ditegaskan agar jangan
dibongkar. “Mari kita bicara tentang apa yang orang tua belum capai,
baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan apapun yang diperlukan oleh
kita semua. Itu yang kita lihat. Sehingga keinginan yang tidak baik itu,
bongkar pasang rumah itu kita buang dari kita semua,” lanjujtnya.
Ramses yang menegaskan kembali bahwa ia sebagai pelaku sejarah
pelaksanaan Pepera, yang membacakan sikap politik saat itu di hadapan
Ortisan, bahwa Pepera tersebut sudah sah dan harga mati. “Dalam tempo
tiga bulan, ketukan PBB jatuh, dan Belanda pergi dari Papua. Jadi tidak
bisa bicara apa yang telah kita buat, sudah harga mati. Kalau mau bicara
itu lagi, PBB mana yang mau akui lagi,” tandasnya.
Di tempat
terpisah, Selpius Bobii selaku Ketua Umum Eknas Front Pepera PB
(Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat)
menyatakan bahwa, agenda yang digelar oleh ILWP adalah forum ilmiah
(seminar).
“Ada pihak-pihak yang menganggap itu pra referendum,
bahkan ada yang menganggap itu final. Pemahaman itu perlu diluruskan,”
ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan, Padang
Bulan.
Dikatakan, kalaupun nanti forum yang digelar oleh ILWP
mengasilkan sebuah rekomendasi berupa peninjauan kembali Pepera 1969,
maka tidak bisa dilaksanakan begitu saja. “Itu harus dibawa ke Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dan yang membawa harus
sebuah Negara anggota PBB. Karena ILWP tidak punya kewenangan ketuk
palu yang sifatnya mengikat,” lanjutnya.
Dewan Keamanan PBB, kata
Selpius Bobii juga belum bisa mengetuk palu yang sifatnya final. “Karena
apa yang menjadi kesimpulannya harus direkomendasikan ke PBB untuk
dimasukkan dalam agenda pembahasan di PBB. Dan untuk masuk dalam agenda
itu membutuhkan proses yang rumit,” lanjutnya lagi.
Dikatakan juga,
bahwa dalam pembahasan di PBB, juga tidak bisa langsung diambil
keputusan dengan mudah. “Di situ akan diadakan perundingan-perundingan,
setelah perundingan tidak tercapai kata sepakat batu di voting,”
ungkapnya.
Sehingga ia berharap agar tidak ada reaksi yang
berlebihan oleh masyarakat Papua, yang memicu ketegangan. Demikian juga
tentang isu-isu yang berkembang belakangan ini, seperti adanya demo
tandingan pada 2 Agustus nanti, serta berbagai issu lainnya, dinilainya
sebagai pembunuhan psikologis masyarakat Papua.
Sehingga ia berharap
agar tidak ada penekanan yang berlebihan dari pihak aparat TNI dan
Polri dalam menyikapi agenda 2 Agustus oleh ILWP di London. “Rakyat
Bangsa Papua yang hendak melakukan demonstrasi atau kegiatan damai
lainnya dalam menyambut kegiatan ILWP di London, harus dilakukan dengan
bermartabat dan damai, hindari penyusupan-penyusupan yang memprovokasi
massa aksi damai,” harapnya.
Sedangkan Mako Tabuni selaku Ketua I
Komite Nasional Papua Barat (KNPB), memastikan bahwa pada 2 Agustus
besok, pihaknya akan menggelar aksi demo damai sebagaimana demo-demo
sebelumnya. Yakni mengambil titik kumpul massa di Perumnas III, Expo,
Lingkaran Abe, dan sejumlah tempat lainnya.
Bahkan pihak KNPB juga
membatasi peliputan oleh wartawan, yakni dengan membagi Kartu Identitas
(ID Card) kepada wartawan. “Kami tidak bertangungjawab apabila terjadi
apa-apa pada wartawan saat meliput tanpa kartu identitas dari kami,”
ungkapnya, yang Minggu (31/7) kemarin membagi-bagikan ID Card kepada
wartawan.