Ruben Magai: Mereka Semua Kerja Apa di Tanah Papua?
Kapolres Kota Jayapura
saat memberikan penjelasan seputar hasil olah TKP kepada Kapolda Papua.
Ia menilai belum terungkapnya kelompok mana yang
melakukan tindakan keji membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah ini
sebagai bukti ‘gagalnya’ intelejen Indonesia membangun Papua. Ia
menuding, intelejen acapkali memberikan informasi yang tak benar
kepada Jakarta dalam rangka mengambil langkah langkah atau
kebijakan negara yang cepat dan tuntas untuk menyelesaiakan
permasalahan.
Dia mengatakan, fakta yang terjadi di Tanah Papua telah sedemikan
rupa direkayasa, sehingga informasi tersebut tak menjelaskan kondisi
dan situasi Papua yang sebenarnya.
“Informasi selalu disabotase antara pimpinan negara dan bawaan,
sehingga kebijakan negara untuk membangun Papua tak berjalan efektif,”
tandasnya ketika dihubungi Bintang Papua diruang kerjanya, Selasa
(2/8).
Padahal, ujarnya, di Tanah Papua ini beberapa lembaga negara
ini ada intelejen baik Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan, BIN, BAIS.
“Mereka semua kerja apa di Tanah Papua menjadi sebuah pertanyaan
besar. Apalagi mereka adalah representase negara dalam melaksanakan
sistim pemerintahan di daerah,” tukasnya.
Menurut dia, semua
kinerja lembaga diberikan kepada rakyat melalui suatu pengabdian
seperti keberpihakan yang bisa dilakukan ketika ada persoalan yang
terjadi disuatu daerah. Selama ini kalau terus menerus terjadi di
Papua, maka siapa yang memberikan tugas kepada intelejen negara untuk
mengawal isu Papua dalam bingkai NKRI.
Karena itu, ujar politisi
Partai Demokrat Papua ini, pihaknya membetrikan dukungan sepenuh
penuhnya untuk evaluasi intelejen. Alasannya, kalau Papua dibangun dalam
kondisi seperti ini atau tak jelas dalam setiap pelanggaran yang
terjadi dan isu yang berkembang serta didorong kepada pemerintah pusat
untuk ditetapkan sebagai kebijakan daerah atau percepatan dalam sebuah
kebijakan politik.
“Siapa yang melakukan sabotase tentang isu isu
yang ada di Papua. Siapa yang diberi tugas untuk mengungkap semua
pelanggaran yang terjadi mulai dari tahun 1961 hingga kini,” ungkapnya.
“Ini
menjadi pertanyaan bagi rakyat Papua kepada negara ini. Keamanan
makin hari makin bertambah, tapi bukan mengobati traumatis rakyat Papua
justru makin menambah ketakutan rakyat Papua.”
Dia menuturkan, semua
data data dugaan korupsi dan lain lain yang diberi kepada lembaga
terkait yang diberi tugas oleh negara semuanya tak jelas.
Sementara
itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia
Kota Jayapura ( DPC HPPI ) Kota Jayapura melalui Press Release yang
diterima Bintang Papua pada Selasa (2/8) mendesak aparat Kepolisian
baik Polresta Jayapura maupun Polda Papua didesak untuk mengusut tuntas
aktor intelektual aksi penembakan di Nafri.
Dia mengatakan, aparat
kepolisian juga didesak untuk menangkap pelakunya dengan cepat supaya
publik di Kota Jayapura dan Tanah Papua agar tak ada rasa saling curiga
di antara sesama manusia.
“Aksi penembahakan tersebut telah
mencoreng nama baik Papua yang sedang dicanangkan sebagai Tanah Damai,”
katanya.
Menurutnya, pihaknya juga mendesak Komnas HAM Perwakilan
Papua untuk segera menurunkan Tim Investigasi ke Tempat Kejadian
Peristiwa (TKP) untuk mengetahui motif dan mengungkap aksi penembakan
tersebut. Pasalnya, aksi penembakan tersebut merupakan suatu
pelanggaran HAM lantaran telah menghilangkan nyawa manusia yang tak
berdosa.
Dia menegaskan, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh
masyarakat Papua yang ada di Tanah Papua khususnya masyarakat Kota
Jayapura tetap menjalankan aktivitasnya. Sama halnya dengan pelajar dan
mahsiswa dihimmbau juga dapat bersatu padu guna menciptakan situasi
yang aman tenteram dan damai. Tanpa terprovokasi dengan pihak – pihak
tertentu yang sengaja mengacaukan Papua dengan tindakan – tindakan yang
tak bertanggungjawab.
“Apabila ada tindakan – tindakan yang
mencurigakan segera memberitahukannya kepada pihak berwajib agar
dilakukan tindakan – tindakan pencegahan dini,” ujarnya.