SENTANI—Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Papua berharap tuntutan ribuan pekerja PT. Freeport segera direalisasikan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan karena karyawan juga manusia bukan mesin tambang. Hal ini ditegaskan Ketua BEM Papua sekaligus Juru Bicara Masyarakat Anti Korupsi Pegunungan Tengah Papua Yan Matuan ketika mendatangi Redaksi Bintang Papua Jumat malam
Ketua BEM Papua dan Juru Bicara Masyarakat Anti Korupsi Pegunungan Tengah Papua Yan Matuan ketika memberikan keterangan Jumat malam (04/11)
“Untuk itu, BEM Papua mendesak TNI/Polri untuk segera menghentikan aksi penembakan terhadap warga sipil dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sekarang bukan eranya lagi Pemerintah menjalankan sistem diktator dan otoriter,” urainya. Disebutkannya, pendekatan justice by fire tidak tepat dam hanya menelan nyawa orang karena tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan berkategori pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat extra ordinary crime of humanity.
“Tuntutan dan aksi mogok ribuan pekerja PT Freeport harus segera ditanggapi serius dimana hal itu menyangkut kesejahteraan dan nasib hidup untuk urusan makan-minum,” tandasnya.
Disebutkannya, Pemerintah Pusat dan pihak Freeport jangan berlarut-larut meresolusi persoalan di sana karena nasib ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan dan hidupnya terlantar.
“BEM juga menegaskan bahwa tuntan karyawan PT Freeport murni menyangkut kesejahteraan maka tidak perlu dipolitisir. Hal itu wajar lantaran upah pekerja di sana rendah ketimbang resiko keselamatan sangat tinggi,” ungkapnya.
BEM Papua berpendapat, lanjutnya, dengan memenuhi nasib dan harapan hidup para karyawan melalui metode pendekatan persuasif termasuk meresolusi konflik di Papua.
“Maka buang jauh prasangka buruk dan konspirasi interest group sehingga dapat menghapus citra buruk Pemerintah dan PT Freeport di mata dunia sebagai biang kerok lahan pembantaian atau killer field di Papua,” tambahnya.