PDP- DAP Tolak Tawaran Komunikasi Konstruktif
JAYAPURA - Pernyataan Sesmenkopolhukam Letjen Hotmangaradja Pandjaitan yang menyatakan tidak perlu ada Dialog Jakarta- Papua, tetapi cukup dengan Komunikasi Konstruktif, dinilai merupakan kesimpulan yang keliru dan menyimpang dari buah pikiran yang disampaikan PDP dan DAP
Moderator PDP Herman Awom bersama anggota PDP dan Dewan Adat Papua menyatakan menolak Komunikasi Konstruktif dan menyatakan kesimpulam Sesmenkopolhukam keliru. Hal itu disampaikan dalam Jumpa pers PDP-DAP Jumat(4/11) di Sekretariat Muslim Papua Padang Bulan.
Demikian PDP dan DAP dalam keterangan persnya yang diwakili Pdt. Em. Herman Awom, Moderator PDP, Elieser Awom, Anggota PDP, Lemok Mabel, Ketua DA Baliem, Yulianus Hisage, Sekertaris DA Baliem, Engelbert Dimara, Koordinator Petapa, Mananwir Yan Pieter Yarangga, Ketua DA Byak serta Fadel Alhamid dari PDP. Kepada Sesmenkopolhukam PDP- DAP menyatakan kedepan, jika rakyat Papua hendak melaksanakan aksi aksi politik guna meyampaikan aspirasi politik secara damai dan bermartabat, hendaklah Pemerintah RI, terutama aparat Polri dan TNI tidak meresponnya dengan cara cara kekerasan. Demikian masalah mendasar di Papua bukan kesejahteraan, melainkan Status Politik Tanah Papua, itu yang harus didialogkan melalui dialog yang jujur dan bermartabat, sebagaimana disuarakan rakyat Papua dalam Kongres II tahun 2002 dan hal sama diungkapkan saat Konferensi Perdamaian Papua 2011.
PDP dan DAP yakin dengan Sesmenkopolhukam tentu mengerti bahwa diantara syarat dialog yang jujur dan bermartabat tersebut diantaranya adalah kedua belah pihak duduk dalam posisi yang setara, ditempat yang netral, difasilitasi pihak ketiga yang netral dan dilaksanakan tanpa syarat apapun, kecuali kesediaan untuk berdialog.
Seperti diketahui selain bertemu MRP, DPRP Sesmenkopolhukam Letjen Hotmangaradja Pandjaitan juga bertemu Presidium Dewan Papua( PDP), Dewan Adat Papua( DAP) . Pertemuan ini bertujuan mendengarkan, mencari masukan berupa pandangan, saran dan kritik terkait kondisi Papua, adapaun masukan itu didapatkan bukan saja dari Pihak pihak yang puas dengan Pemerintah, namun masukan juga dari pihak yang tidak puas( Pro Meredeka).
Dalam pertemuan terbatas PDP-DAP dengan Sesmenkopolhukam Hotmagaradja Panjaitan, PDP-DAP menyatakan, apa yang terjadi dalam Kongres Rakyat Papua III tanggal 19 Oktober 2011 yang berakhir Deklarasi, seharusnya menyadarkan Pemerintah RI bahwa ada persoalan mendasar di Papua yang tidak bisa diatasi dengan jalan memberikan status Otonomi Khusus (OTSUS), mengucurkan banyak dana atau membentuk UP4B( Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat).
Dalam keterangan Persnya, PDP- DAP Pemerintah tidak bisa terus menerus berprasangka bahwa tuntutan Politik rakyat Papua untuk merdeka hanya karena persoalan kesejahteraan. Sudah saatnya Pemerintah jujur mengakui bahwa akar persoalan di Tanah Papua adalah terkait status Politik tanah Papua. Memang, bagi Pemerintah RI keberadaan Papua sudah final dalam NKRI, namun tidak demikian dengan rakyat Papua yang menyatakan status Politik Papua belum selesai.
Guna menyelesaikan persoalan status Politik tanah Papua, salah satu jalan yang dapat ditempuh Pemrintah RI adalah Dialog yang jujur dan Bermartabat dengan rakyat Papua. PDP- DAP dalam laporannya kepada sesmenkopolhukam menyatakan, insiden pasca KRPIII pada 19 Oktober 2011 yang mengakibatkan jatuh korban jiwa, jelas menunjukkan kejahatan Kemanusiaa dan Pelanggaran Ham yang harus diusut, diungkap secara jujur, selanjutnya pelakunya diproses hukum serta pimpinannya harus bertanggung jawab baik Polisi maupun TNI, tidak boleh ada praktek
Impunitas, ungkap mereka.
Dalam keterangan yang dikeluarkan Petinggi TNI/Polri dikatakan bahwa Korban tewas pasca KRP III diakibatkan karena luka tusuk atau sabetan, hal ini dibantah PDP/DAP bahwa korban tewas sebenarnya bukan luka sabetan atau tusuk melainkan Ketiga korban tewas karena ditembak senjata aparat karena secara kasat mata yang memegang senjata adalah aparat, sehingga DAP- PDP menyarankan agar sasaran penyelidikan adalah aparat Polisi dan TNI yang bertugas dilapangan, guna mengungkap pelaku penembakan.
Moderator PDP Herman Awom bersama Dewan Adat menyampaikan kepada Sesmenkopolkuham Hotma Pandjaitan tentang perlakukan aparat saat insiden dilapangan, maupun saat proses di markas Kepolisian sesungguhnya sangat tidak manusiawi, tidak bermoral dan merendahkan martabat kemanusiaan, diskriminatif dan rasis, karena dalam perlakukan aparat, memukul, menendang, menyeret, disertai caci maki yang tidak pantas dan hal itu dilakukan oleh salah seorang pejabat Polresta Jayapura yaitu dengan car meludahi wajah masyarakat yang ditahan di Markas Kepolisian, dimana hal ini merupakan tindakan tidak bermoral.
Tindakan tak bermoral yang ditunjukkan aparat dengan meludahi wajah masyarakat yang ditahan, telah melukai perasaan masyarakat Papua dan semua orang yang bermoral, dengan perlakuan ini hanya semakin memperkuat keyakinan kami bahwa tidak ada tempat yang layak bagi rakyat Ppaua untuk hidup dan diperlakukan secara layak dalam Negara Indonesia, ungkap Herman Awom.
Keberadaab Petapapun tak luput dari incaran aparat, PDP dan DAP dalam kesempatan jumpa persnya menerangkan posisiPETAPA, dimana PETAPA dibentuk dengan niat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bagi seluruh masyarakat yang hidup di Tanah Papua. Sebab itu, kehadiran PETAPA dalam KRP III adalah untuk menjaga agar kegiatan KRP dapat berjalan aman, tidak diganggu oleh kepentingan Umum. Diterangkan bahwa seragam yang digunakan PETAPA sebanrnya untuk membedakan anggota PETAPA dengan masyarakat Umum lainnya sehingga mudah dikenali.
Diterangkan tentang status anggota PETAPA, kalau merweka itu adalah masyarakat sipil yang sama sekali tak bersenjata. Karena itu perlakuan yang kejam, hingga merenggut nyawa anggota PETAPA dan seorang Mahasiswa dalam insiden 19 Oktober adalah perbuatan yang tidak dapat diterima akal sehat. Perbuatan kejam seperti ini, harus dipertanggung jawabkan secara hukum dimuka pengadilan.
Kepada Wartawan PDP- DAP menyatakan satu hal yang sangat menganggu mereka yaitu saat Sesmenkopolhukam membuat suatu kesimpulan yang dinilai keliru oleh PDP-DAP karena menyimpang dari semua yang PDP dan DAP sampaikan kepadanya sebagai utusan Menkopolhukam.
Dimana kesimpulan Sesmenkopolhukam, menyatakan, “ Kami mengusulkan adanya dialog dalam kerangka NKRI. Bahwa Papua tetap bersama NKRI, namun bagi kami tetap perlunya Dialog untuk selesaikan masalah Papua terutama status Politiknya.
Hieronder een "steenkolenvertaling":
Jayapura - Verklaring van luitenant-generaal Sesmenkopolhukam Hotmangaradja Pandjaitan dat de staten geen Jakarta-Papua dialoog, maar gewoon door constructieve communicatie, beoordeelde de verkeerde conclusies en ideeën die afwijken van de ingediende PDP en DAP
Op dezelfde manier, PDP en DAP in zijn persbericht vertegenwoordigd PDT. Em. Herman Awom, Moderator PDP, Elieser Awom, lid van de PDP, Lemok Mabel, voorzitter van de Baliem DA, Julian Hisage, DA secretaris Baliem, Engelbert Dimara, coördinator van de ascetische, Mananwir Yan Pieter Yarangga, voorzitter van de DA byak en Fadel Alhamid van de PDP. Om Sesmenkopolhukam PDP-DAP staten voren, als de mensen van Papoea willen uitvoeren daden van politieke actie om de politieke aspiraties meyampaikan in een vreedzame en waardige manier, laat de regering van Indonesië, in het bijzonder de politie en militaire ambtenaren niet reageerde met gewelddadige middelen. Dus het fundamentele probleem in Papua is niet welzijn, maar de politieke status van Papua, het moet didialogkan door middel van eerlijke dialoog en waardig, zoals geuit door de mensen van Papua in het Tweede Congres in 2002 en uitgedrukt hetzelfde als Papua Vredesconferentie van 2011.
PDP en DAP zeker met Sesmenkopolhukam zeker begrijpen dat er onder de voorwaarden van eerlijke en waardige dialoog die aan beide zijden van hen zitten in een gelijkwaardige positie, een neutrale, onpartijdige derden gefaciliteerd en uitgevoerd zonder enige voorwaarden, tenzij de bereidheid tot dialoog plaats.
Zoals bekend is in aanvulling op het voldoen aan de MRP, DPRP Sesmenkopolhukam Pandjaitan ook een ontmoeting luitenant-generaal Hotmangaradja Papoea Presidium Raad (PDP), de Papua Gebruikelijke Raad (DAP). Deze bijeenkomst heeft om te luisteren, de ingang van de opvattingen, suggesties en kritiek met betrekking tot de toestand van Papua te zoeken, Adapaun inbreng werd verkregen, niet alleen van die partijen zijn tevreden met de regering, maar ook inbreng van de partijen die niet tevreden zijn (Pro Meredeka).
In beperkte PDP-DAP ontmoeting met Sesmenkopolhukam Hotmagaradja Panjaitan, PDP-DAP gezegd, wat er gebeurt in de Papua Volkscongres III op 19 oktober 2011, die de verklaring beëindigd, moet de regering van Indonesië zich ervan bewust dat er fundamentele problemen in Papoea, die niet kan worden overwonnen door het geven van de status Speciale Autonomie (OTSUS), betalen meer geld of vormen van UP4B (Unit op ontwikkeling van Papoea en West-Papoea Versnel).
In zijn persbericht, kan de PDP-DAP regering niet doorgaan met die politieke eisen van het volk van Papua voor onafhankelijkheid, alleen maar omdat het probleem van de verzorgingsstaat zich te nemen. Het wordt tijd dat de regering eerlijk toegeven dat de basisproblemen in de Tanah Papua is gerelateerd aan politieke status van Papoea. Inderdaad, voor de regering van Indonesië is definitief in de aanwezigheid van Papua NKRI, maar niet zo met de mensen van Papua, Papua vermelding van politieke status nog niet is afgerond.
Met het oog op de politieke status van Papoea-kwestie, een van de manieren die kunnen worden genomen Pemrintah RI is een eerlijke en waardige dialoog met de Papoea's op te lossen. PDP-DAP in zijn verslag aan sesmenkopolhukam vermeld, de incidentie van post KRPIII op 19 oktober 2011, die resulteerde in het verlies van het leven, toont duidelijk Kemanusiaa misdaden en schendingen van Ham te worden onderzocht, geopenbaard in een eerlijke, recht en verder verwerkt dader verantwoordelijk leiderschap moeten zowel politie en de TNI , er geen praktijk van straffeloosheid te zijn, zeggen ze.
In een verklaring van de ambtenaren TNI / politiepost zei dat het dodental als gevolg van KRP III punctie wonden of slagen, is dit omstreden PDP / DAP, dat het dodental niet eigenlijk waait of steekwonden, maar drie slachtoffers overleden aan pistool geschoten aan de autoriteiten, want met het blote oog een pistool is een apparaat, zodat de DAP-PDP onderzoek suggereerde dat het doel is de politie en militaire officieren die dienden in het veld, om de daders van de schietpartij te ontdekken.
PDP Moderator Herman Awom met Tribal Raad om Sesmenkopolkuham hotma Pandjaitan te brengen over de behandeling van apparaat toen het incident veld, en wanneer het proces op het hoofdkwartier van de politie eigenlijk heel onmenselijk, immoreel en vernederende de menselijke waardigheid, discriminerend en racistisch, omdat de behandeling apparaat, slaan, schoppen, drag, vergezeld van verbaal geweld, dat is ongepast en het wordt gedaan door een van de Jayapura politieman met een auto die is spugen in het gezicht van de samenleving gehouden op hoofdbureau van politie, waar het immoreel is.
Immorele daden met het apparaat wordt aangetoond dat de vastgehouden mensen spugen in het gezicht, heeft gekwetst de gevoelens van het volk van Papua, en al een morele persoon, met deze behandeling alleen maar versterkt onze overtuiging dat er geen fatsoenlijke plek voor de mensen Ppaua om te leven en op de juiste wijze behandeld worden in de staat van Indonesië , zei Herman Awom.
Keberadaab Petapapun niet ontsnappen uit de doelgroep apparaat, PDP en DAP in de gelegenheid om zijn persconferentie posisiPETAPA, waar de kluizenaar werd gevormd met de bedoeling om de veiligheid en orde te handhaven voor alle mensen die wonen in Papua te verklaren. Daarom is de aanwezigheid van kluizenaars in KRP III is de bedoeling dat de KRP-activiteiten veilig kan worden uitgevoerd, niet gestoord te worden door de publieke belangstelling. Legde uit dat de uniformen worden gebruikt om onderscheid te maken de leden sebanrnya ascetische kluizenaar met andere algemene samenleving zo gemakkelijk herkenbaar.
Legde uit over de status van leden van de kluizenaar, als merweka het maatschappelijk middenveld een totaal ongewapend. Want het is wreed, totdat het leven gekost van de leden van de kluizenaar en een student in de 19e oktober incident is een handeling die niet kan worden aanvaard gezond verstand. Wrede daden als deze, moet verantwoording afleggen in een rechtbank op voorhand.
Om de PDP-DAP Journalisten uitgedrukt een zeer verontrustende zaak is wanneer Sesmenkopolhukam ze een conclusie die wordt beoordeeld verkeerde door de PDP-DAP, omdat het afwijkt van de PDP en de DAP om naar hem te brengen als een boodschapper Menkopolhukam.
Waar Sesmenkopolhukam conclusie, onder vermelding van: "Wij stelden een dialoog in het kader van Homeland. Dat de Papua blijft bij de unitaire Republiek Indonesië, maar voor ons blijft de noodzaak van dialoog naar Papua de problemen, met name de politieke status op te lossen.