JAYAPURA - Meski ada penolakan masyarakat tertentu terhadap kebijakan negara mengenai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), namun dukungan terhadap UP4B juga banyak datang masyarakat.
Seperti yang diungkapkan dua tokoh pemuda Papua, yakni Marsel Morgan Morin dan Hendrick Yance Udam . Menurut mereka, di dalam dinamika demokrasi politik masih banyak perbedaan-perbedaan, sedangkan didalam perbedaan-perbedaan itulah yang disebut demokrasi, saat ini kalau masih ada penolakan-penolakan itulah bagian kecil dari demokrasi, dimana demokrasi tersebut tidak boleh dikekang dan biarkan saja mengalir seperti itu serta penolakan-penolakan itu anggap sebagai hal yang wajar saja.
Hendrik Yance Udam menyatakan, UP4B merupakan buah dari pada kebijakan Negara untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua di atas Tanahnya sendiri.”Apalagi sejak diberlakukannya Otsus yang dimulai dari Tahun 2001 hingga sekarang ini yang sudah berjalan selama 11 tahun, Otsus ini memberikan dampak yang sangat bagus bagi Tanah Papua, dimana sejak kehadirannya Otsus bagi Tanah Papua hampir 95 persen anak-anak asli Papua menduduki jabatan-jabatan strategis baik itu dalam bidang Pemerintahan maupun bidang Politik, contohnya Gubernur, Wali Kota, Bupati, Ketua DPRD, Kepala Distrik maupun Kepala Kelurahan, Ketua-Ketua Partai semuanya dipegang oleh anak-anak asli Papua, inilah dampak bagus dari diberlakukannya Otsus di atas Tanah Papua,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di Café Prima Garden Abepura, Sabtu (03/03) kemarin siang. Mengapa Otsus dikatakan gagal oleh sebagian masyarakat Papua, menurutnya, karena kebijakan tersebut diambil senior-senior kami yakni pejabat-pejabat Papua sendiri, artinya yang gagal disini adalah SDM Papua yang mengelola dana Otsus ini. “Otsus ini bagaikan sebuah benda mati yang dikerahkan oleh tangan-tangan manusia, nah tangan-tangan manusia yang mengerahkan Otsus tersebut, harus dipertanyakan kembali mengapa sampai dana Otsus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak mampu dikelola dengan baik dan akibat gagalnya SDM yang mengelola Otsus tersebut, sehingga lahirlah UP4B itu untuk menegaskan serta meningkatkan kesejahteraan dari orang asli Papua,” tegasnya. Lanjutnya, tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dari UP4B yakni mensinergikan, mengelola dan melakukan konseling terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil serta UP4B ini akan menjadi monitor terhadap para pengambil kebijakan tersebut. “Jadi, UP4B ini lahir bukan untuk mengintervensi kewenangan pemerintah daerah tertentu, tapi UP4B ini hanya melakukan kontrol atau pengawasan terhadap para prilaku-prilaku dari pengambil kebijakan (pemimpin, red) diatas Tanah Papua,” jelas HYU.
Untuk itu, ia menyatakan, mari kita berikan kesempatan seluas-luasnya terhadap UP4B untuk melakukan sinkronisasi dan sosialisasi program serta melakukan kontroling bagi para pemimpin Papua, maka itu masyarakat jangan lagi berpikir negatif terhadap adanya UP4B, mau tidak mau tetap harus dilaksanakan di Papua, karena UP4B ini merupakan kebijakan Negara guna mensejahterakan masyarakat asli Papua. “Kebijakan Negara tetap harus dilaksanakan contohnya pembentukan Provinsi Papua Barat maupun Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) banyak masyarakat Papua yang menentangnya, namun semua itu tetap berjalan, yah inilah buah dari kebijakan Negara yang tetap harus berjalan, sehingga semua komponen masyarakat Papua harus mengawal kebijakan-kebijakan Negara untuk meningkatkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Papua,” pinta HYU yang merupakan salah satu anak mantan Sekda Kota Jayapura. “Saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Papua untuk memberikan peluang atau kesempatan bagi Tim UP4B melakukan sosialisasi terhadap program-program yang ada di UP4B tersebut, jangan lagi masyarakat atau pemuda Papua selalu berpikir negatif, tapi mulailah berpikir positif, sehingga kedepannya Papua lebih baik dari hari kemarin,” himbaunya yang juga merupakan Ketua DPC Himpunan Pemuda Pembangunan Indonesia (HPPI) Kota Jayapura.
Ia mengharapkan, kepada seluruh masyarakat atau pemuda Papua jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan gemar memprovokasi orang lain, tapi mari kita duduk bersama-sama untuk membuat Papua lebih baik lagi kedepannya. Senada dengan hal itu, salah satu tokoh pemuda Papua yakni Marsel Morgan Morin atau sering disapa M3 menyatakan, dunia perpolitikan di Papua pada saat ini mempolitisir segala sesuatu, hal yang bersifat positif mari kita sama-sama mendukungnya, sebaliknya hal-hal yang bersifat merugikan kita menolaknya ada diatas Tanah Papua ini. Dikatakannya, UP4B merupakan program yang diturunkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mensejahterakan dan mempercepat pembangunan di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Banyak hal yang terjadi di Papua, saya melihat semuanya itu tidak seharusnya dipolitisir seperti itu, sehingga saya meminta kepada seluruh komponen atau stoke holder yang ada di Papua baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, elit-elit politik, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota serta MRP harus bersikap professional dalam menyikapi kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat. “Saya melihat program UP4B ini sangat strategis dan sangat baik, kenapa saya katakan seperti itu karena niat baik dari Pemerintah Pusat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua kedepannya, dimana UP4B ini akan bekerja dengan baik, apabila semua komponen turut mendukung proses berjalannya UP4B hingga tahun 2014 mendatang,” jelas M3.
Lanjutnya, hal yang positif dari UP4B hadir adalah untuk percepatan pembangunan dengan cara terstruktur dari daerah Pegunungan hingga daerah Pesisir guna pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan SDM. Tapi kalau masih ada sebagian masyarakat menolak kehadiran UP4B, itu saya anggap mereka belum paham mengenani UP4B itu seperti apa. “Jadi, kita semuanya tidak boleh bersifat paradoks dan menilai negatif program dari UP4B tersebut, saya pikir masih banyak orang-orang yang berada di daerah-daerah terpencil atau kampung-kampung yang sangat membutuhkan adanya program UP4B ini,” pinta M3 salah satu orang Papua yang mewakili sebagian besar orang Papua lainnya yang mendukung UP4B ini, namun kalau ada sebagian orang di perkotaan yang menolak UP4B, itu artinya mereka tidak mewakili semua orang Papua.
“Masih banyak orang-orang Papua yang berada di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan perhatian dari Pemerintah,” katanya.
Maka itu, M3 menyebutkan kalau ada elit-elit politik yang mengatakan bahwa UP4B ini tidak cocok bagi Papua, saya anggap para elit politik tersebut salah kaprah, dimana pada prinsipnya UP4B ini sangat baik dan cocok bagi masyarakat Papua, sedangkan sebagian pihak yang menolak UP4B itu mewakili orang Papua yang mana.
“Jadi, masyarakat Papua baik itu yang ada di daerah-daerah terpencil maupun di perkotaan sangat memerlukan UP4B ini,” tegasnya.
Ketika Bintang Papua menanyakan apakah UP4B menggantikan Otsus, padahal sebenarnya UP4B hanya menguatkan Otsus agar lebih terfokus pada tujuan dan hasil yang diharapkan, sehingga perlukah UP4B didukung oleh Masyarakat Papua.
Morgan menyatakan, kita harus secara bersama-sama menjelaskannya dan memberikan pemahaman kepada orang-orang Papua lainnnya, sekalipun kita terlibat didalam UP4B, namun kita merupakan bagian dari masyarakat Papua yang intinya kita sama-sama ingin membangun Papua. “Mari kita bersama-sama ikut mensosialisasikan UP4B ini kepada orang-orang Papua lainnya, dimana UP4B ini mempunyai program yang terstruktur kepada pembangunan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi kerakyatan dan SDM yang ada di Papua,” ajaknya. Ia menegaskan, kalau segala sesuatu kita melihatnya dari sisi politik yang dipolitisir, maka kita akan selalu bersifat paradox dan kita sudah tidak melihatnya secara obyektif lagi, dimana timbul penafsiran yang salah terhadap program dari UP4B ini. “UP4B ini adalah salah satu kebijakan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua untuk merubah kesejahteraan rakyat Papua, kalau ada penolakan-penolakan, itu saya anggap merupakan hak mereka, tapi saran saya lebih baiknya kita jalankan dulu program UP4B tersebut dan kita lakukan evaluasi pada saat UP4B ini berakhir di tahun 2014 mendatang, kalau berbicara Otsus itu masih ada berapa tahun kedepan yang tepatnya pada tahun 2025 baru berakhir, maka kita harus optimis untuk membangun Papua secara bermartabat sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia,” pungkasnya. (CR-36/don/l03)