Kemarin, Pertemuan Tertutup dengan MRP
JAYAPURA- Perkembangan situasi di tanah Papua, termasuk berlarut-larutnya Pilgub Papua serta keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), mulai menarik perhatian Pemerintah Belanda dengan mengutus Kedutaan Besar (Kedubes)nya ke Papua dan Papua Barat.
Selasa (13/3) kemarin, pihak Kedubes Belanda diwakili oleh H. E. Mr.
Tjeerd Feico De Zwaan yang didampingi Sekretaris I, Onno Tjeerd
Koopsmans, Assistant, Sarah Suhartono dan Staff Kedubes Belanda, Susilo
Adi Kuncoro melakukan pertemuan denan Majelis Rakyat Papua (MRP)
diwakili Wakil Ketua MRP, Ofni Simbiak, Sekretaris MRP, Seklis Alfans
Rumbekwan, Pokja Agama, Drs. Yoram Wambrauw. Sayangnya pertemuan Kedubes
Belanda dengan MRP yang berlangsung di kantor MRP di Kotaraja ini
tertutup, sehingga bagaimana suasana pertemuan itu tidak sempat terekam
oleh wartawan.
Demikian Wakil Ketua (Waket) MRP, Ofni Simbiak kepada
wartawan usai melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak Kedubes
Belanda, mengatakan pertemuan ini dalam rangka kunjungan kerja (Kunker)
ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, untuk mengetahui situasi
yang terjadi di Tanah Papua dan kunker kali ini merupakan kunjungan
kekeluargaan, dikarenakan ada kedekatan personal dan keterikatan
sejarah.
Dikatakan, kedatangan Kedubes Belanda kali ini untuk
meminta masukan dari semua komponen atau stokeholder yang ada di Papua,
guna mengetahui perkembangan pembangunan di Tanah Papua. “Jadi, selain
itu juga terkait dengan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua
Barat (UP4B), dimana Kedubes Belanda menanyakan sudah sejauh mana
sosialisasi terhadap pelaksanaannya dan apakah sudah diketahui oleh
seluruh rakyat Papua,” katanya.
Lanjutnya, pada pelaksanaan UP4B nantinya kedepan, apakah? Akan
dibuatkan suatu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan segala
permasalahan dari UP4B itu masih akan dibahas, dimana kami selaku
lembaga cultural orang asli Papua juga akan menyampaikan
pendapat-pendapat kami mengenai UP4B. “Yang terlebih dahulu kami akan
mempelajari dari pelaksanaan UP4B tersebut, sebelum kami melakukan
sosialisasi kepada masyarakat Papua, bagaimana kami mau sosialisasi
kepada masyarakat, kalau kami belum mempelajarinya,” jelas Ofni Simbiak
ketika didampingi Drs. Yoram Wambrauw dan Seklis Alfrans Rumbkewan.
Ofni
Simbiak menyatakan, terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
(Pilgub) yang sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya apakah di KPU
Papua atau di DPR Papua, sehingga kami menghimbau kepada Penjabat
Gubernur Papua, KPU Papua dan DPR Papua untuk datang menghadap kepada
kami (MRP, red). “Guna menjelaskan apa sebenarnya permasalahan yang
terjadi, sehingga proses tersebut tidak berjalan sesuai mekanisme,”
tegasnya.
MRP mengkhawatirkan dengan adanya masalah ini akan semakin
panjang dan berlarut-larut bila tidak segera dibicarakan secara cepat
dan secara baik-baik, dimana yang akan menjadi korbannya adalah rakyat
Papua. “Kalau memang dalam Perdasus Pilgub masih ada kesalahan maupun
kekurangan, maka harus secepatnya dibahas guna diperbaiki demi
terwujudnya pelaksanaan Pilgub Papua yang damai,” pungkasnya.