Dari Acara Tatap Muka Polda Papua dengan Elemen Masyarakat di Jayapura dan Keerom
Polda Papua bersama elemen masyarakat di wilayah Jayapura dan Keerom membahas dan menginventaris pelbagai persoalan yang berkembang di masyarakat khususnya di Papua. Apa saja persoalan yang dibahas?
OLEH: MAKAWARU DA CUNHA, BINTANG PAPUA
Ketua Otorita Adat Sentani ketika Tatap Muka Polda Papua dengan Elemen Masyarakat di Jayapura dan Keerom di Ruang Pertemuan Mapolda Papua, Jayapura, Kamis.
PERSOALAN ketertiban dan keamanan khususnya di wilayah Jayapura dan Keerom mulai dari aksi demonstrasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuntut referendum guna membentuk negara berdaulat, ulah seorang warga sipil yang membunuh anggota TNI Pratu Iksan di Muara Tami beberapa waktu lalu, pembabatan, pengrusakan hutan (deforestasi), 11 Kursi DPR Papua hak masyarakat adat Papua, affirmative action (keperpihakan kepada orang asli Papua) dan lain lain menjadi topik pembahasan dalam acara tatap muka Polda Papua dengan elemen masyarakat di Jayapura dan Keerom di Ruang Pertemuan Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (5/4).
Ketua Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah 16 Kabupaten di Jayapura Philipus Halitopo menegaskan, pihaknya selama ini selalu berusaha menjaga kedamaian serta merekatkan tali kasih antara semua warga masyarakat yang tinggal dan bekerja baik di Jayapura maupun Keerom.
“Kami tak pernah memerintahkan masyarakat untuk melakukan kekerasan,” tegas dia.
Ketua Otoritas Adat Sentani Franzalbert Joku mengutarakan, kebebasan berpendapat kini bisa disampaikan secara terbuka termasuk tuntutan referendum yang pada dekade sebelumnya apabila mengeluarkan pendapat yang merongrong eksitensi bangsa dan negara langsung ditangkap dan dipenjarakan.
Karena itu, kata dia, pihaknya menyarankan kepada generasi muda khususnya dari Pegunungan Tengah untuk perlahan memahami hakekat kehidupan berbangsa dan bernega didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Drs. BL Tobing mengatakan, pihaknya menyarankan khususnya kepada Ketua Suku Jayawijaya agar menjaga dan melindungi kawasan hutan lindung Cyclop yang membentang dari Sentani hingga Pasir Dua. Pasalnya, apabila kawasan hutan lindung tersebut dirusak maka suatu saat Jayapura seperti Wasior.
Kepala Suku Waena Ramses Ohee seperti layaknya setiap kali pertemuan mengajak pemerintah dan elemen masyarakat untuk memahami dan menghayati UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua yang antara lain memerintahkan jatah 11 Kursi di DPR Papua dan DPR Papua Barat hak masyarakat orang asli Papua yang diperjuangkan Barisan Merah Putih (BMP).
Menurut dia, 11 Kursi di DPR Papua dan Papua Barat sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi agar segera dilaksanakan masing masing Gubernur, DPR Papua dan DPR Papua Barat.
“Papua Barat bahkan sudah mulai membahas 11 Kursi kenapa kita di Papua belum membahasnya,” ujarnya.
Karena itu, ujar dia, pihaknya mendesak Gubernur dan DPR Papua segera membahas Raperdasus 11 Kursi tersebut.
Halitopo juga mendesak agar affirmative action khususnya rekrutmen anggota Polri hingga 80% karena tahun 2011 lalu putra daerah hanya diterima 19 orang, sedankan masyarakat pendatang 40 orang.
Mengakhiri pertmuan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Papua mengatakan pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling berkoordinasi guna mengantisipasi persoalan yang berkembang didalam masyarakat.
“Kami akan membagikan alamat atau contack person para pejabat Polda agar masyarakat dapat menyampaikan uneg uneg,” tukasnya.