Sudah Ada Desain Kebijakan Komprehensif bagi Papua

Details

Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix V. Wanggai, mengatakan,  Pemerintah telah miliki desain  kebijakan komprehensif bagi Papua.

Dikatakan, ”Papua, Tanah Damai” atau “Papua, Land of Peace” merupakan komitmen yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2004 lalu hingga saat ini. Pendekatan yang damai, dialog, dan bermartabat  menjadi pijakan Presiden SBY di dalam mengelola Papua. Berulang kali, Presiden SBY selalu memberikan direktif kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box.   Demikian diungkapkan Velix V. Wanggai  dalam press releasenya yang diterima Bintang Papua semalam.
Menurutnya,  ketika SBY mendapat amanah menjadi Presiden untuk kedua kali, maka sejak 20 Oktober 2009 Pemerintah KIB II telah mendeklarasikan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan atas konflik yang masih terjadi di tanah Papua. Setelah Aceh damai, Papua menjadi pekerjaan rumah dari KIB II ini. Lima (5) posisi dasar (standing position) Pemerintah bagi Papua adalah: (1) menguatkan kedaulatan NKRI dengan tetap menghormati keragaman dan kekhususan rakyat dan wilayah Papua; (2) menata dan mengoptimalisasi pelaksanaan UU No. 21/2001 perihal Otonomi Khusus bagi Papua; (3) melakukan affirmative policies sebagai sebuah diskriminasi positif dan rekognisi atas hak-hak dasar rakyat Papua, seperti akses ke perguruan tinggi bermutu, karier di birokrasi dan TNI/Polri, maupun pengusaha asli Papua; (4) mendesain strategi, kebijakan, dan program, termasuk pembiayaan guna percepatan pembangunan wilayah dan pemberdayaan rakyat Papua; dan (5) mengedepankan penghormatan atas HAM dan mengurangi tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua maupun yang dilakukan oleh oknum aparat negara diluar batas kepatutan.
Dengan  lima (5) posisi dasar di atas, maka Desain Kebijakan yang Komprehensif bagi Tanah Papua telah dirumuskan sejak periode II kepemimpinan SBY.  Pertama, Pemerintah membenahi Desain Perencanaan untuk Papua. Langkah awal ini, agenda Papua diletakkan secara khusus di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Pemerintah membalikkan pendekatan dari sektoral menuju dimensi kewilayahan yang lebih kental. Dengan konteks wilayah yang luas dan zona ekologi yang beragam menjadi pijakan utama bagi Pemerintah untuk merumuskan kebijakan kluster-kluster kewilayahan yang sesuai dengan budaya rakyat Papua. Untuk itu, Papua juga ditempatkan sebagai koridor Papua-Kepulauan Maluku di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Saat ini pula, Pemerintah bersama Pemda sedang menyelesaikan Rencana  Tata Ruang Wilayah Papua (RTRWP) yang menghormati hak-hak adat rakyat secara berkelanjutan. Hadirnya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) ditujukan pula untuk mensinergikan perencanaan sektoral dan regional bagi Papua.
Kedua, Pemerintah membenahi Desain Regulasi untuk Papua.  Dengan desentralisasi yang bersifat asimetrik, maka Presiden SBY selalu menekankan agar desain kebijakan dan program-program sektoral harus disesuaikan dengan konteks ke-papua-an dalam payung Otonomi Khusus. Disinilah, Presiden mendorong semua regulasi sektoral agar sejalan dan selaras dengan semangat dasar dan prinsip-prinsip utama dari Otonomi Khusus, seperti regulasi perkebunan, perikanan, pertambangan, kehutanan, maupun regulasi politik pemilihan kepala daerah. Penataan regulasi ini tentu saja menyangkut aspek kewenangan dan urusan antarlevel pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara lainnya, baik MK, MA, DPR, dan lembaga lainnya. Dan, Presiden SBY menyadari bahwa masih ada kendala yang dihadapi untuk menyelaraskan desain sektoral dan desain Otonomi Khusus. Hal ini adalah pekerjaan rumah kita.
Ketiga, sejalan dengan tekad Pemerintah untuk mengedepankan aspek kesejahteraan, Pemerintah serius untuk membenahi Desain Pembiayaan untuk Papua. Dalam konteks itu, sejak 2005 hingga 2012 ini Pemerintah melanjutkan desentralisasi fiskal bagi dengan meningkatkan alokasi dana baik dana Kementerian/Lembaga maupun dana perimbangan, serta dana otonomi khusus bagi Papua. Tahun 2012 ini saja, Pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp. 30 triliun untuk provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Bahkan, untuk mendorong percepatan pembangunan tanah Papua, Presiden SBY menambahkan dana SAL  dalam APBN-P 2012 kepada Papua lebih dari Rp 3 triliun untuk peningkatan koneksivitas ke seluruh pelosok kampung-kampung Papua. Sejalan dengan keberpihakan alokasi dana untuk Papua itu, Pemerintah kini berupaya keras untuk melakukan re-negosiasi kontrak karya pertambangan yang dirasakan tidak adil bagi tanah Papua maupun pemerintah Indonesia. Harapannya, hasil dari re-negosiasi ini menghadirkan manfaat sosial-ekonomi bagi rakyat kebanyakan di tanah Papua.    
Keempat, Pemerintah berupaya untuk menata desain kelembagaan pemerintahan daerah Papua. Dengan kekhususan yang dimiliki dalam payung Otonomi Khusus, Pemerintah selalu beriktiar untuk menguatkan kapasitas lembaga eksekutif, DPRP, dan MRP (Majelis Rakyat Papua). Setelah status MRP terkatung-katung sejak 2001-2004, Presiden SBY berupaya keras untuk menerbitkan PP No. 54/2004 tentang MRP. Presiden SBY hargai MRP sebagai lembaga representasi kultural rakyat Papua karena lembaga ini mewadahi utusan perempuan, adat, dan tokoh agama. Demikian pula, dalam konteks kelembagaan ini, Presiden SBY telah menerbitkan Desain Dasar Penataan Daerah (Desartada) 2010-2025 yang memberi ruang bagi hadirnya provinsi-provinsi baru di tanah Papua sebagaimana diamanatkan pula dalam UU Otonomi Khusus. Bagi Presiden SBY, pemekaran kelembagaan pemerintahan harus diletakkan pada penajaman pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi rakyat dalam pembangunan dan politik lokal.
Karena itu, tidaklah benar jika ada pandangan bahwa Pemerintah tidak memiliki desain pembangunan Papua maupun pemerintah melakukan pembiaran terhadap rakyat Papua. Empat (4) agenda diatas,  merupakan bagian yang saling terkait dalam Desain Komprehensif bagi Papua. Semua ini bisa jalan dalam situasi damai. Karena itu, Presiden sangat menjunjung setiap anak bangsa di tanah Papua untuk bebas berekspresi sebagaimana amanat dan tuntutan konstitusi 1945. Namun, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden SBY juga mengemban sumpah untuk menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Setiap langkah-langkah Pemerintah diikhtiarkan untuk wujudkan Papua Tanah Damai.
“Perdamaian melalui Pembangunan” (peace through development) menjadi pedoman utama bagi Pemerintah. Papua Tanah Damai, tidaklah tugas pemerintah saja, namun hal ini sebagai tugas kolektif kita semua. Disinilah, komunikasi konstruktif bagi Papua diletakkan, yakni komunikasi menuju Papua Tanah Damai.

 

Googlevertaling:

Uitgebreide ontwerp van bestaande beleid voor Papua

Er staat: 'Papoea, land van vrede' of 'Papua, Land van Vrede "is een engagement onderstreept door president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sinds 2004 tot vandaag. De aanpak van de vrede, dialoog, en waardig een plaats op de president in het beheer van Papua. Herhaaldelijk, altijd de voorzitter van de richtlijn geeft aan het ministerie / instelling, waaronder het leger / politie om Papua te beheren met een hart, niet zakelijk denken zoals gewoonlijk, zijn doorbraken, en zelfs het denken buiten de doos. De volgende wijze aangegeven Velix V. Wanggai ontvangen in de pers releasenya Papoea-Stars gisteravond.
Volgens hem, als SBY een mandaat van de president voor een tweede keer kwam, dan is sinds 20 oktober 2009 De regering heeft zich ertoe verbonden KiB II bij de conflicten die nog steeds bestaan ??in het land van Papua op te lossen. Na een rustige Atjeh, Papoea wordt het een hele klus dan KiB II. Vijf (5) de basis-posities (staand) De regering van Papoea zijn: (1) het versterken van de soevereiniteit van de Republiek Indonesië, met inachtneming van de diversiteit en specificiteit van de Papoea bevolking en, (2) te organiseren en geen optimaliseren van de uitvoering van de wet. 21/2001 ten aanzien van speciale autonomie voor Papoea, (3) uit te voeren als een positieve beleid van positieve discriminatie en erkenning voor de fundamentele rechten van de Papoea's, zoals toegang tot een kwaliteitsvol hoger onderwijs, werk in de bureaucratie en het leger / politie, of Papoea-ondernemers; ( 4) het ontwerpen van strategieën, beleid en programma's, waaronder de financiering van de ontwikkeling en empowerment van de bevolking van Papoea-regio te versnellen, en (5) de eerbiediging van de mensenrechten en vermindering van geweld, ongeacht of gepleegd door separatistische groepen in Papua en als die uitgevoerd door het staatsapparaat buiten de grenzen van fatsoen.
Met vijf (5) boven de basis staat, dan is het ontwerpen van een alomvattend beleid voor Papoea is geformuleerd sinds de periode II SBY leiderschap. Ten eerste, de regering vast aan de Design Planning voor Papua. Deze eerste stap, Papoea-agenda aangelegd in het bijzonder in de National Medium Term Development Plan (RPJMN) 2010-2014. De regering van de sectorale benadering van de territoriale dimensie te keren is meer viskeus. Met de context van een breed gebied en diverse ecologische zones aan de belangrijkste basis voor de regering een beleid van regionale clusters die overeenkomt met de cultuur van de mensen van Papoea te formuleren zijn. Te dien einde, ook geplaatst als een corridor Papua Papua-Maluku-eilanden in het Masterplan de economische ontwikkeling en uitbreiding van Indonesië (MP3EI) te versnellen. Op dit moment ook, is de regering het finaliseren van een gezamenlijke regering Ruimtelijk Plan Papua (RTRWP) dat de rechten van de inheemse bevolking respecteert op een permanente basis. De aanwezigheid van de versnelling van de Development Unit van de Papoea en West-Papoea (UP4B) ook gericht op de sectorale en regionale planning voor Papua synergie.
Ten tweede, overheidsregulering aan het ontwerp van Papua op te lossen. Met de decentralisatie die asymmetrisch is, dan is de president heeft altijd benadrukt dat de vormgeving van het beleid en de sectorale programma's moeten worden aangepast aan de context van de speciale autonomie van de Papoea's in een paraplu. En hier, de president alle sectorale regelgeving drong er bij aan te passen en in harmonie met de geest van de basis en de belangrijkste principes van de speciale autonomie, zoals regulering van de plantage, visserij, mijnbouw, bosbouw, en politieke regulering van de lokale verkiezingen. De regeling is uiteraard gerelateerd aan regelgevende instanties en de zakelijke aspecten antarlevel overheid en andere overheidsinstellingen, zowel het Grondwettelijk Hof, Supreme Court, het Parlement en andere instellingen. En, de voorzitter realiseerde dat er nog steeds belemmeringen voor de sectorale ontwerp en het ontwerp van speciale autonomie te harmoniseren. Dit is ons huiswerk.
Ten derde, in overeenstemming met de toezegging van regering aan het bevorderen van het welzijn aspecten, de regering serieus aan het ontwerp van de financiering van de Papua op te lossen. In dat verband sinds 2005 tot 2012, de regering bleef fiscale decentralisatie door het verhogen van de toewijzing van middelen voor de beide fondsen van het ministerie / agentschap en de balans fondsen en fondsen speciale autonomie voor Papoea. In 2012 alleen al heeft de regering toegewezen rond Rp. 30 miljard euro voor de provincies Papoea en West-Papoea provincies. In feite is de versnelde ontwikkeling van het land van de Papoea aan te moedigen, de president SAL fondsen toegevoegd in de herziene begroting 2012 naar Papoea is meer dan Rp 3000 miljard om de connectiviteit te verhogen naar dorpen in heel Papua. In lijn met de toewijzing van middelen voor Papua rooilijnen, wordt de regering nu hard gewerkt om opnieuw te onderhandelen over de mijncontracten werk aan de winkel onrechtvaardig zijn voor de regering van Papua en Indonesië. De hoop, het resultaat van de re-onderhandelingen aanwezig is sociaal-economische voordelen voor de mensen in Papua.
Ten vierde, heeft de regering geprobeerd om het ontwerp van regionale overheidsinstellingen in Papoea te organiseren. Met specificiteit gehouden onder de paraplu van speciale autonomie, de regering heeft altijd beriktiar om de capaciteit van de uitvoerende macht, de DPRP en MRP (Papoea-Volksvergadering) te versterken. Na het MRP-status in het ongewisse sinds 2001-2004, de president probeerde hard om de PP te publiceren. 54/2004 van de MRP. President Yudhoyono waardering voor de MRP als cultureel vertegenwoordiger van de inwoners van Papoea-instellingen omdat deze instellingen geschikt voor vrouwen afgevaardigden, traditionele en religieuze leiders. Ook in deze institutionele context, heeft de president uitgegeven het ontwerp van de Regionale Planning Association (Desartada) 2010-2025 om plaats te maken voor de aanwezigheid van nieuwe provincies in Papoea en als mandataris in de speciale autonomiewet. Voor de Voorzitter, de uitbreiding van overheidsinstellingen worden gelegd op het aanscherpen van de openbare diensten, versnelde ontwikkeling en participatie van de bevolking in de ontwikkeling en de lokale politiek.
Daarom is het niet het geval als er een standpunt dat de overheid niet het ontwerpen en bouwen van Papoea-regering om het weglaten van de Papoea's hebben. Vier (4) boven de agenda, een onderdeel van met elkaar verbonden in de uitgebreide ontwerp voor Papoea. Dit alles kan de manier waarop in tijden van vrede. Daarom is de president is een van de natie in Papua hoog te houden op vrijheid van meningsuiting, zoals het mandaat en de eisen van de grondwet van 1945. Echter, zoals de staatshoofden en regeringsleiders, president SBY voeren ook een eed aan de soevereiniteit van de unitaire Republiek Indonesië (NKRI) hoog te houden.
Elk van de stappen die de regering diikhtiarkan Papoea Land van Vrede te realiseren.
"Vrede door ontwikkeling" (vrede door middel van ontwikkeling) zijn de belangrijkste richtlijnen voor de regering. Papoea Land van Vrede, is het niet de taak van de overheid, maar het is een collectieve taak van ons allen. En hier, is constructieve communicatie voor Papoea geplaatst, de mededeling aan de Papoea Land van Vrede.