Pengamat Pesimis, DPRP Mendukung Langkah Kapolda
JAYAPURA -
Komitmen Kapolda Papua, Irjen Pol.Tito Karvian akan serius menangani
kasus korupsi di Papua dan sistem penanganannya sama seperti penanganan
terorisme, mendapat tanggapan dari Pengamat Hukum dan Politik
sekaligus Disrektur ICS Papua, Budi Setyanto,SH dan Anggota Komisi C
Pdt. Charles Simare-mare.
.Menurut Budi , masih pesimis terhadap
penuntasan penanganan kasus korupsi di tanah Papua. Hal ini jika belajar
dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang mana setiap kali Kapolda
Papua diganti selalu berkoar-koar terhadap penangan korupsi, tapi
kenyataannya hasil hanya sebatas janji-janji alias isapan jempol
belaka.
Menurutnya memang ada komitmen Kapolda, hanya saja yang menjadi
pertanyaan adalah apakah aparat yang di bawahnya serius dalam menangani
kasus korupsi dimaksud. Hal ini yang menjadi persoalan selama ini.
“Niat untuk memberantas kasus korupsi dari Kapolda, memang perlu
diapreasi. Tapi kalau kita belajar dari Kapolda sebelumnya bahwa memang
janji-janji yang ada, itu biasanya sulit untuk penuhi, sehingga
masyarakat sedikit kecewa,” ujarnya kepada Bintang Papua, Rabu, (17/10).
Meski demikian, dirinya berharap mudah-mudahan saja Kapolda Papua
yang saat ini konsisten dengan janjinya, bukan hanya janji semata. Tapi
toh pada akhirnya masyarakat sendiri akan menilai kinerja Kapolda
Papua beserta jajarannya dari tahun ke tahun seperti apa.
“Saya
berharap Kapolda bisa memenuhi janjinya sampai selesai, jangan kecewakan
masyarakat. Penanganan korupsi pun jangan memandang bulu, tapi mereka
yang bersalah harus dihukum demi tegaknya keadilan Negara ini. Selama
ini saya menilai belum optimal penanganan korupsi itu oleh Polda Papua
dan Kejaksaan Jayapura,” tegasnya.
Soal penanganan kasus korupsi
sama dengan penanganan terorisme, bagi Budi Setyanto, memang harus
demikian, yang dalam hal ini butuh keseriusan penegak hukum dalam
penanangannya, sebab baik kasus korupsi maupun kasus terorisme adalah
sama-sama merupakan kasus yang super luar biasa, bahkan kasus korupsi
lebih super luar biasa.
Karena kasus terorisme didalam pembuktiannya
cepat karena biasanya terorisme melaksanakan aksinya identik dengan
bom dan kekerasan, sedangkan kasus korupsi sulit dilakukan
pembuktiannya. Tapi ujung-ujungnya sama-sama menyengsarakan rakyat.
“Saya setuju bahwa dalam menangani kasus korupsi, itu memang membuktikan
keseriusan yang sama seperti menangani kasus terorisme, yang artinya
menggunakan strategis-strategis yang jitu, seperti Densus 88, tapi
jangan sampai penegakan hukum distir oleh koruptor,” pungkasnya.
Sementara itu Anggota Komisi C Pdt. Charles Simare-mare mengatakan,
pihaknya mendukung sepenuhnya tekat yang disampaikan Kapolda
untuk memberantas kasus korupsi
Namun demikian, tandasnya,
target yang diberikan Kapolda kepada para Kapolres minimal
menangani 1 kasus korupsi dinilainya sangat kecil, apabila ingin
dilihat dengan hati nurani.
“Uang di Papua ini sangat besar
yang dikucurkan pemerintah pusat itu kita syukuri. Tapi hampir tak
kelihatan kan bisa dibilang sangat kecil sebenarnya yang bisa
dinikmati rakyat. Berarti itu kemana sebenarnya,” ujar dia saat
dikonfirmasi di Jayapura, Rabu (17/10).
Alasannya, kata dia,
pihaknya yakin hampir semua SKPD mempunyai kegiatan dan proyek
pasti ada penyelewengan dan penyalagunaan APBD yang perlu
ditelusuri penegak baik Polisi, Kejaksaan dan KPK.
Karenanya,
kata dia, semua masyarakat mengharapkan penyidik betul-betul
proaktif tanpa menunggu terekspos kemudian ditangani. Tapi,
mereka harus betul-betul jeli dan cermat supaya ada pembelajaran
secara kontinyu, walaupun mereka juga memiliki banyak keterbatasan
personil, anggaran dan lain-lain.
“Prinsipnya tak manusia yang
tak punya kesalahan. Sehebat-hebatnya. Istilah saya begini tak ada
kesalahan atau dosa yang sempurna,” ujar dia.
Politisi PDS
Papua ini menambahkan, pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk
memberikan dukungan penuh, apalagi Kapolda memiliki komitmen
melakukan pemberantasan korupsi dan menegakan keadilan. Tapi personil
dibawah tak bergerak ibarat kendaraan didorong-dorong sampai kapan.
“Jadi mari sama-sama memberikan dukungan supaya anggaran yang
diperuntukan kepada rakyat di Papua betul-betul tepat sasaran
sekaligus dinikmati rakyat kecil. “Coba kita lihat anggaran yang
begitu besar ini lebih banyak putar-putar di pejabat dan birokrasi
di Kota di kampung-kampung dan pinggiran cukup memprihatinkan.
Apalagi kami sering turun ke kampong,” katanya.