NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT
The West Papua Republic Of Federated State
Alamat Kantor : JL. Batu Dua, Sabaron Yaru, Sentani Barat,Papua
--------------------------------------------------------------------------
PERNYATAAN PRESIDEN NFRPB
TENTANG PERSYARATAN SUATU ORGANISASI
PAYUNG BANGSA PAPUA DI NEGERI PAPUA BARAT
Bpk/Ibu/Sdr/i para pemimpin komponen perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua di dalam
dan di luar Negeri Papua Barat yang saya kasihi. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, para
pemimpin dan atau pengamat politik kemerdekaan Papua Barat yang saya hormati.
Puji Tuhan Yesus, karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk
hidup dan berjuang.
Saya sebagai pribadi maupun sebagai ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP), serta sebagai
Presiden Negara Federal Repoblik Papua Barat (NFRPB) menyampaikan permintaan maaf,
karena tidak dapat hadir dalam pertemuan antara komponen-komponen Papua Merdeka di
Negara Vanuatu yang kita cintai ini.
Terimakasih dan hormat saya yang tak terhingga kepada para pemimpin negara-negara
anggota Malanesian Spearhead Group (MSG) yang secara konsisten dan kontinyu terus
menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat, mantan wilayah koloni
Netherland Niew Guinea (Papua Belanda) sampai sekarang yang dianeksasi oleh pemerintah
Republik Indonesia lewat TRI KOMANDO RAKYAT tahun 1961 oleh Sukarno, Presiden
Pertama Repoblik Indonesia. Secara khusus saya sampaikan terimakasih yang tak terhingga
kepada P.M Vanuatu dan seluruh masyarakat Vanuatu atas dukungannya selama ini.
Walaupun saya tidak hadir secara fisik, tetapi secara tertulis, saya hadir dalam menyampaikan
pernyataan sebagai Kepala Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) tentang
persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung Bangsa Papua di Negeri Papua Barat ini.
Saya selaku kepala Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) merasa sangat perlu
sekali menyampaikan persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung bagi kemerdekaan
Papua Barat . Sebab selama ini, kita ditolak terus di dalam setiap summit MSG dengan
berbagai alasan yang kontroversial.
Persyaratan atau kriteria terbentuknya suatu organisasi payung dan inklusif bagi kemerdekaan
Papua Barat harus ada. Agar, kita bersama-sama dengan negara-negara anggota MSG dapat
menggunakannya, untuk mengukur dan menentukan salah satu organiasasi dari sekian
banyak organisasi perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang memenuhi kriteria dimaksud
sebagai organisasi payung. Sedangkan yang lain tetap, sebagai organisasi politik atau untuk
menjadi partai politik.
Sehingga kita tidak lagi saling menuduh dan saling menyalahkan satu sama lain tanpa
pemahaman yang baik berdasarkan logika, ilmu politik, ilmu hukum internasional serta
demokrasi dan prosedur internasional sesuai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Adapun kriteria atau persyaratan terbentuknya suatu organisasi payung yang inklusif bagi
kemerdekaan politik Papua Barat yang kita maksudkan adalah sebagai berikut :
1. Organisasi Payung dan inklusif yang kita maksudkan adalah organisasi yang setingkat
dengan body nation state atau dalam bentuk sebuah negara Papua Barat;
2. Organisasi payung kemerdekaan dimaksud dalam point 1 di atas harus terbentuk
dalam Kongres Rakyat Papua sebagai mekanisme demokrasi tertinggi bangsa Papua
di Negeri Papua Barat;
3. Kongres Rakyat Papua harus dilaksanakan di dalam negeri Papua Barat di Ibu kota
Jayapura, yang mana selama ini sudah berlangsung tiga kali sejak tahun 1961.;
4. Kongres Rakyat Papua harus mendeklarasikan atau memproklamasikan kemerdekaan
Papua Barat;
5. Deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Papua Barat seperti tersebut pada point 4 di
atas harus memenuhi syarat-syarat hukum publik internasional;
6. Kongres Rakyat Papua harus membentuk organisasi payung yang disebut Body
Nation State atau Negara Papua Barat berdasarkan proklamasi atau deklarasi
kemerdekaan seperti tersebut pada point 3 dan 4 di atas, sebagai payung hukumnya;
7. Struktur Organisasi Payung Papua Barat atau body nation state atau negara Papua
Barat harus tegas dan jelas serta tertata sampai ke tingkat wilayah, daerah kabupaten,
distrik dan komunitas kampung;
8. Organisasi Body Nation State atau sebuah Negara Papua Barat berada dan
berkedudukan di dalam negeri Papua Barat;
9. Pemimpin tertinggi dan para pemimpin lain dari organisasi payung yang dimaksud
dalam point 1 di atas harus berkedudukan di dalam negeri Papua Barat di ibukota
Jayapura, sedangkan para diplomat diluar negeri;
10. Organisasi payung yang inklusif dimaksud sekarang secara nyata masih ada, hidup,
dan bergerak serta berjuang untuk kemerdekaan politik bangsa Papua di negeri Papua
Barat dan di luar negeri secara damai dan demokrasi atau bermartabat;
11. Organisasi tersebut harus melaksanakan nilai-nilai hak asasi manusia yang berlaku
secara universal;
12. Organisasi tersebut harus bekerja berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB), Viena Convention On The Law Of Treaties Between States tahun 1969 dan
Viena Convention On The Law Of Treaties Between States and Organizations or
Between Organizations tahun 1986.
Syarat-syarat atau kriteria-kriteria tersebut sudah mengandung unsur-unsur penting dari sisi
demokrasi, politik dan prinsip-prinsip umum hukum internasional secara ketat dan tegas.
Untuk menyelesaikan perjuangan kemerdekaan Papua Barat lewat mekanisme politik dan
prosedur hukum internasional. Kita tidak boleh main-main lagi dengan kepentingan egoisme,
sukuisme, agamaisme, kelompokisme, seniorita, yuniorrita dan isme sejenis lainnya. Karena
sudah banyak korban di pihak rakyat Papua Barat, baik korban waktu, tenaga, uang, harta
benda dan korban jiwa manusia Papua yang dibunuh oleh aparat Polisi dan Tentara Indonesia
dan masih banyak lagi yang menderita di hutan-hutan, di kampung-kampung, di kota-kota
dan di dalam penjara Indonesia.
Kita sedang termarjinal, menjadi minoritas dan sedang menuju kepada kepunahan dengan
adanya indikasi proses creeping genocide atau slow moving genocide. Pembangunan di
segala bidang untuk siapa?
Oleh karena itu, syarat-syarat atau kriteria-kriteria tersebut di depan tidak boleh dikurangi
dan hanya boleh ditambah dalam point-point tersendiri, tetapi tidak boleh bertentangan satu
sama lain dalam kriteria tersebut.
Silahkan, apakah forum ini yang memutuskan dan menetapkan atau kita serahkan kepada
negara-negara anggota MSG untuk memutuskan dan menetapkan organisasi yang memenuhi
syarat-syarat itu untuk menjadi organisasi payung yang inklusif.
Kita dari pihak delegasi Negara Federal Repoblik Papua Barat yang hadir di negara Vanuatu
dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Menyampaikan syarat-syarat atau kriteria-kriteria dimaksud di depan kepada forum
ini dan juga kepada para pemimpin negara-negara anggota MSG.
2. Melakukan sosialisasi pengenalan Negara Federal Repoblik Papua Barat kepada MSG
dan PIF, untuk mendapat pengakuan substansional yang menggembirakan dari
negara-negara anggota MSG dan PIF serta dari Indonesia dengan proses peralihan
kedaulatan. Kita menempuh dengan cara-cara damai, demokratis dengan tiga agenda
utama luar negeri, yakni :
1) Lobby politik internasional dengan tema “ Tak Kenal Maka Tak Sayang”, sesuai
pasal 33 ayat 1 Piagam PBB;
2) Negosiasi langsung dengan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia, juga sesuai
dengan pasal 33, ayat 1 Piagam PBB;
3) Gugatan hukum atas aneksasi Negeri Papua Papua Barat oleh Indonesia sejak
tahun 1961, yang secara faktual dimulai dengan adanya infiltrasi dan infasi militer
Indonesia sejak januari 1962 sampai sekarang ; berdasarkan pasal 35, ayat 2
Piagam PBB. Karena aneksasi suatu wilayah bangsa lain, baik yang sudah
berpemerintahan maupun yang belum berpemerintahan sendiri dengan alasan
apapun adalah melanggar hukum bangsa-bangsa.
Jika dalam forum ini ada proses pembentukan suatu organisasi baru dan memilih pemimpin
organisasi serta menetapkan agenda-agenda baru, maka Negara Federal Repoblik Papua
Barat tidak ikut mengambil bagian untuk itu. Bila ada satu dua orang dari Negara Federal
yang ikut, itu adalah atas nama pribadi sendiri. Karena hanya Kongres Rakyat Papua sebagai
forum atau mekanisme demokrasi tertinggi Bangsa Papua di Negeri Papua Barat, yang
berhak memutuskan dan menetapkan serta membentuk organisasi Body Nation State atau
Negara Papua Barat, sebagai organisasi payung yang tertinggi dan terbesar, dengan deklarasi
atau proklamasi kemerdekaan sebagai payung hukumnya.
Kalau suatu organisasi payung yang inklusif tidak terbentuk melalui mekanisme konggres
Rakyat Papua di Negeri Papua Barat dengan kriteria-kriteria seperti tersebut di atas, maka
Negara Federal Repoblik Papua Barat akan tetap bertahan dan melaksanakan agenda-agenda
luar negeri dan domestik yang sudah ada menuju pengakuan dan proses peralihan kedaulatan
secara damai dan demokrasi atau bermartabat. Permasalahan pro dan kontra adalah hal-hal
yang wajar terjadi dalam berdemokrasi dan dapat diselesaikan secara konstitusional.
Demikianlah pernyataan persyaratan atau kriteria terbentuknya suatu organisasi payung yang
inklusif bagi bangsa Papua di Negeri Papua Barat. Atas pengertian dan bantuan kerjasamanya
saya sampaikan terimakasih.
Dibuat di : Jayapura
Pada Tanggal : 01-September-2014
Presiden
Negara Federal Repoblik Papua Barat
Forkorus Yaboisembut, S.Pd
Hieronder een niet geheel vlekkeloze vertaling, maar de strekking van de verklaring zal duidelijk zijn:
NEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARAT
The West Papua Republic Of Federated State
Alamat Kantor : JL. Batu Dua, Sabaron Yaru, Sentani Barat,Papua
--------------------------------------------------------------------------
Verklaring van de Voorzitter van NFRPB (het land van de Federale Republiek van West-Papoea) over de eisen van een overkoepelende organisatie in het land van de Papoea-volkeren van West-Papoea.
BPK, Sdr, Ibu/i van de leiders van de natie de strijd voor onafhankelijkheid van Papoea-componenten binnen en buiten de staat van West-Papoea die ik hield. Heren en Lady-gastvrouw, leiders en of de politieke onafhankelijkheid van West-Papoea waarnemer die ik respecteer. De Lord Jesus, loven omdat we nog steeds krijgen de kracht, gezondheidszorg en de mogelijkheid om te wonen en te bestrijden.
Ik ben als een persoon en als voorzitter van de Raad van de inheemse Papua (DAP), en als President van de federale Repoblik van West Papoea-(NFRPB) geleverd een verontschuldiging, omdat het niet aanwezig tijdens een ontmoeting tussen de onderdelen van een onafhankelijke Papoea in Vanuatu dat we love it kan zijn.
Bedankt en mijn oneindige respect aan de leiders van de lid staten Malanesian Spearhead groep (MSG) die consequent en continu het recht op zelfbeschikking voor Western New Guinea, een voormalige kolonie gebied Netherlands New Guinea (Nederlands Nieuw-Guinea) uiten blijven tot nu dat werd geannexeerd door de regering van de Republiek Indonesië via TRI VOLKSGESCHIEDENIS opdracht in 1961 door Soekarno, eerste President van Indonesië Republiek. Ik zou in het bijzonder een oneindig dankzij p. M Vanuatu en Vanuatu geven voor de steun van de hele Gemeenschap over dit.
Hoewel ik niet fysiek aanwezig was, maar schriftelijk, presenteer ik in het leveren van de verklaring als staatshoofd van de Federale Republiek van West-Papoea (NFRPB) over de eisen van de vorming van een overkoepelende organisatie van Papoea in het land van West-Papoea.
Ik als het staatshoofd van de Federale Republiek van West-Papoea (NFRPB) voelde zeer behoefte die het overgebracht eenmaal de voorwaarden de vorming van een overkoepelende organisatie voor West-Papoea onafhankelijkheid. Tot nu toe, wij verworpen bleef binnen elke MSG top met controversiële om verschillende redenen.
De vereisten of de criteria voor de vorming van een overkoepelende organisatie en inclusieve voor West-Papoea onafhankelijkheid moeten bestaan. Dus, samen met de lidstaten van MSG kunnen we het gebruiken om te meten en te bepalen welke één van de organiasasi van de vele organisaties van West-Papoea onafhankelijkheidsstrijd die voldoen aan de criteria waarnaar wordt verwezen
Als een overkoepelende organisatie. Terwijl anderen blijven, als een politieke organisatie of om te worden van een politieke partij.
Dus we niet langer elkaar de schuld en beschuldigen elkaar van elkaar zonder een goed begrip op basis van de logica van wetenschap, politieke wetenschappen, internationaal recht en democratie en de internationale procedure volgens het Handvest van de Verenigde Naties (VN).
Wat betreft de criteria en vereisten voor de totstandkoming van een overkoepelende organisatie die is inclusief de politieke onafhankelijkheid van West-Papoea we is gemiddelde als volgt:
1. de overkoepelende organisatie en inclusieve bedoelen we een organisatie is met een lichaam-niveau natie-staat of in de vorm van een staat van West-Papoea;
2. de overkoepelende organisatie van onafhankelijkheid bedoeld in punt 1 hierboven wordt opgericht in het Volkscongres van Papoea-als van de natie hoogste democratische mechanisme in de staat West Papua Nieuw-Guinea;
3. de Papoea-people's Congress worden gehouden in de staat van West-Papoea in Jayapura, waarvan de hoofdstad is al aan de gang over deze drie keer sinds 1961.;
4. het Volkscongres van Papoea moet worden verklaard of verklaarden de onafhankelijkheid van West-Papoea;
5. een verklaring of het uitroepen van de onafhankelijkheid van West-Papoea overeenkomstig punt 4 hierboven moet voldoen aan de eisen van het internationaal publiek recht;
6. het Volkscongres van Papoea moet vormen een overkoepelende organisatie genaamd het lichaam van de natie-staat of staat van West-Papoea door proclamatie of verklaring van onafhankelijkheid zoals vermeld in de punten 3 en 4 hierboven, als de juridische paraplu;
7. de organisatorische structuur van West-Papoea of paraplu lichaam natiestaat of staat van West-Papoea moet resoluut en duidelijk en zodanig gestructureerd zijn dat het niveau regio, provincie, district en dorp Gemeenschappen;
8. organisatie van de natiestaat lichaam of een staat van West-Papoea en is gelegen in het interieur van West-Papoea;
9. de opperste leider en andere leiders van de overkoepelende organisatie bedoeld in punt 1 hierboven moeten worden gevestigd in de hoofdstad van de staat van West-Papoea-Jayapura, terwijl diplomaten buiten het land;
10. de inclusieve overkoepelende organisatie is nu is in de echte er nog steeds, levend, en bewegende en het streven naar politieke onafhankelijkheid van de Naties in het land van de Papoea en West-Papoea in het buitenland in een rustige en waardige of democratie;
11. de organisatie moet uitvoeren met de waarden van de mensenrechten universeel toepasbaar;
12. de organisatie zou moeten werken op basis van het Handvest van de Verenigde Naties (VN), Conventie van Wenen op de wet van Resort tussen staten in 1969 en Conventievan Wenen op de wet van Resort tussen Staten en organisaties of tussen organisaties in 1986.
De voorwaarden of criteria-de criteria al bevat de essentiële elementen van democratie, politiek en de algemene beginselen van het internationaal recht zijn strikt en stevig.
Om te voltooien de West-Papoea strijd voor onafhankelijkheid door middel van politieke mechanismen en procedures van het internationaal recht. We moeten niet voor de gek rond meer met de belangen van egoïsme, sukuisme, agamaisme, kelompokisme, seniorita, yuniorrita en andere soortgelijke ISMS. Want er veel slachtoffers aan de kant van de bevolking van West-Papoea zijn, zowel slachtoffers van de tijd, moeite, geld en bezittingen menselijke slachtoffers van Papoea die gedood door Indonesië's leger en politieapparaat en de veel meer die in de bossen, in dorpen, in de steden en in de gevangenis van Indonesië geleden.
We zijn termarjinal, werd een minderheid en zijn richting van uitsterven met de vermelding van het proces van sluipende genocide of langzame bewegende genocide. Ontwikkeling in alle beleidsterreinen voor wie?
Dus, de voorwaarden of de criteria in de toekomst niet mag worden verminderd en moeten alleen afzonderlijk worden toegevoegd in de punten, maar mag niet strijdig met elkaar in deze criteria.
Alstublieft, doet dit forum die beslissen en bepalen of we laten het aan de lidstaten om te beslissen en MSG toewijzen organisaties die voldoen aan de vereisten tot een inclusieve overkoepelende organisatie.
Wij van de delegatie van de federale Repoblik van West-Papoea in Vanuatu met de volgende taken:
1. de voorschriften of criteria-de criteria voor het op dit forum en ook aan de leiders van de landen die lid van de MSG.
2 bedoelde doorgeven. De invoering van de federale staat van Repoblik socialisatie van West-Papoea deed aan MSG en PIF-bestand, om de opwindende substansional vanuit de landen die lid zijn van de MSG en PIF- evenals uit Indonesië met soevereiniteit overgangsproces acclaim. We reden door middel van een vreedzame en democratische wijze met drie belangrijkste agenda in het buitenland, namelijk:
1) internationale politieke Lobby met thema "weet niet het was liefde", in overeenstemming met artikel 33, lid 1 van het Handvest van de Verenigde Naties;
2) directe onderhandelingen met het land) eenheid van Repoblik Indonesië, ook overeenkomstig artikel 33, lid 1 van het Handvest van de Verenigde Naties;
3) de rechtszaak over annexatie van West-Papoea-Nieuw-Guinea Country door Indonesië sinds 1961, die feitelijk begon met infiltratie en militaire invasie Indonesië sinds januari 1962 tot nu toe; krachtens artikel 35, lid 2 van het VN-Handvest. Vanwege de annexatie van een grondgebied van andere landen, al berpemerintahan of niet berpemerintahan zelf voor welke reden dan ook is een schending van het recht van Naties.
Als in dit forum is er een proces van de vorming van een nieuwe organisatie en het gekozen leider van de organisatie, evenals set nieuwe agenda's, de federale Repoblik van West-Papoea niet deel te nemen
die hebben deelgenomen, was het zijn eigen persoonlijke naam. Omdat alleen de Papoea-people's Congress als een forum of een mechanisme voor de hoogste democratische natie van Papoea-Nieuw-Guinea westen, die het recht om te beslissen heeft en bepalen en vorm van het lichaam van de organisatie van de natie-staat of de staat van West-Papoea, als de overkoepelende organisatie van de hoogste en beste, met de aangifte of het uitroepen van de onafhankelijkheid als een overkoepelende wet.
Als een overkoepelende organisatie die niet is gevestigd door middel van inclusieve mechanismen de bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea West door criteria zoals gestart voornoemde, dan de federale Repoblik van West-Papoea zullen drijven blijven en tenuitvoerlegging van buitenlandse agenda's en bestaande binnenlandse richting van erkenning en soevereiniteit in een vreedzaam overgangsproces en democratie of waardig. Problemen van de voor en tegen zijn redelijke dingen gebeuren in verwestersing en grondwettelijk kunnen worden opgelost.
Dus de verklaring van voorschriften of criteria voor de vorming van een overkoepelende organisatie die is inclusief aan de bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea in het westen. Het begrip en de hulp van de samenwerking dank ik u.
Gemaakt op : Jayapura
Op datum : 01-Sep-2014
President van de Federale Republiek van West-Papoea
Forkorus Yaboisembut, S. Pd