JAYAPURA – Molornya pengesahan Raperdasus (Rancangan
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua) tentang pengangkatan 11 anggota
DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua) Perwakilan Rakyat Papua,
membuat geram Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih (BMP),
Ramses Ohee.
Dalam kesempatan jumpa pers di kediamannya di Waena,
Mingu (31/7), Ramses Ohee kembali mendesak Pemerintah Provinsi Papua dan
DPR Provinsi Papua agar segera merealisasikan 11 kursi yang telah
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal Februri 2010. “Ini
perintah dari Mendagri, yang didasarkan pada Keputusan Mahkamah
Konstitusi, yang harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Dikatakan, ia
sangat berharap kepada Penjabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai,
untuk dapat merealisasikan 11 kursi tersebut. “Saya sangat berharap
Penjabat Gubernur yang baru untuk bisa laksanakan itu, 11 kursi itu,”
tegasnya.
Jika ternyata tidak juga bisa merealisasikan, Ramses akan terus berupaya
lagi ke Pemerintah Pusat. “Saya akan kembali menemui MA (Mahkamah
Agung) untuk bicara bahwa Penjabat ini sama dengan Gubernur sebelumnya,”
ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ramses Ohee membagikan surat dari Menteri
Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi Nomor 188.2/1869/SJ tertanggal 18 Mei 2010
yang pada pokoknya bahwa, karena Perdasus adalah dibuat dan ditetapkan
oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan
MRP, maka ketiga institusi tersebut segera menindaklanjuti putusan MK.
Yakni
sesegera mungkin untuk menyelesaikan Perdasus tentang pengangkatan 11
angota DPRP periode 2009-2014. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur
papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP.